ANALISIS

Janji Zaken Kabinet Prabowo dan Tantangan Koalisi Gemuk

CNN Indonesia

Kamis, 03 Okt 2024 14:33 WIB

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan gaung zaken kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran sulit dilakukan. — Zaken kabinet yang digaungkan koalisi Prabowo dinilai sulit terwujud. Presiden terpilih Prabowo diyakini akan memberikan kursi menteri ke partai politik hingga relawan pendukung. (AFP/YASUYOSHI CHIBA)

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah nama calon menteri mulai bermunculan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.

Setidaknya Golkar dan PAN yang terang-terangan berharap kadernya menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Golkar mengusulkan Meutya Hafid dan PAN berharap kader Muhammadiyah mendapat kursi menteri pendidikan.

Zaken kabinet yang sering digaungkan oleh orang-orang dekat Prabowo dinilai tidak akan terwujud. Hal itu dilatarbelakangi oleh pengesahan perubahan Undang-undang Kementerian Negara yang memberi keleluasaan kepada presiden untuk membentuk kabinet, tidak lagi terbatas 34 kementerian saja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan gaung zaken kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran mustahil bisa dibentuk. Ia meyakini kabinet mendatang akan gemuk dengan alasan politik balas budi.

"Sebenarnya soal ini sudah kita prediksi sejak awal ya kalau kemungkinan komposisi kementerian Prabowo itu mustahil dengan zaken kabinet itu, meskipun beberapa kali juga orang-orang di dekat istana, orang-orang di dekat Prabowo bahkan itu berkali-kali menyebut soal zaken kabinet 'Kita akan bangun kabinet profesional dan lain sebagainya'," ujar Hamzah kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

"Padahal, kalau melihat faktanya, riil politiknya, ya komposisi koalisi Prabowo yang begitu sangat gemuk itu membuat zaken kabinet itu mustahil di dalam kementerian Prabowo nanti," sambungnya.

Lihat Juga :

Moeldoko Pastikan Prabowo Umumkan Nama Menteri 20 Oktober

Hamzah mengatakan tawar-menawar kini menjadi praktik lazim dalam politik Indonesia. Prabowo, menurutnya, pasti akan berpikir panjang untuk memberi tempat kepada banyak pendukungnya.

"Jadi, omong kosong kalau kita bicara soal zaken kabinet itu, karena kalau bicara soal zaken kabinet hal yang paling bisa dijadikan sebagai pendekatan utama adalah ya kementerian-kementerian itu atau menteri-menteri itu tidak boleh ada keterkaitan langsung dengan partai politik," ucap dia.

Ia justru memprediksi sebaliknya. Ia meyakini kabinet Prabowo-Gibran ke depan akan diisi oleh banyak orang-orang politik yang tergabung di dalam koalisi.

"Prediksi saya komposisi kementerian Prabowo Itu akan tetap diisi oleh orang-orang yang secara genealogi politik berasal dari koalisi Prabowo yang notabene adalah orang-orang partai politik," kata Hamzah.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Senada, Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga meyakini menteri-menteri Prabowo-Gibran akan dipenuhi dengan dimensi politik.

"Yakni dari partai, relawan, orang-orang dekat presiden, dan ormas," tutur Agung kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Meskipun begitu, Agung memprediksi dimensi publik dan teknokrat yakni orang-orang yang mempunyai rekam jejak tinggi dan belum pernah menjabat sebagai pejabat publik akan diboyong Prabowo.

"Saya memahami zaken dalam pengertian luas yang mengakomodasi tiga dimensi di atas," kata Agung.

Lihat Juga :

Profil Sembilan Pimpinan MPR Periode 2024-2029

Agung menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu masih memiliki pengaruh dalam penyusunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran, hanya saja terbatas. Hal itu dikarenakan hak prerogatif menjadi milik Prabowo selaku presiden terpilih.

Menurut dia, Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi.

"Pak Prabowo ingin menjaga relasi dengan Pak Jokowi yang selama ini banyak membantu di pilpres dan masa transisi pasca pilpres dengan memberi keleluasaan kepada tim sinkronisasi bekerja," kata Agung menjelaskan keterbatasan Jokowi dalam penyusunan menteri Prabowo.

Sementara itu, Herdiansyah Hamzah berpendapat Prabowo kemungkinan besar menerima 'titipan' Jokowi, namun dengan porsi tidak banyak. Menurutnya, Prabowo sudah dipusingkan dengan penempatan orang-orang di sekelilingnya atau koalisi di dalam kementerian.

"Itu sebagai politik balas budi. Prabowo tentu saja akan mempertimbangkan usulan-usulan menteri yang diajukan oleh Jokowi misalnya. Apalagi ya Gibran sebagai anak kandung Jokowi juga di dalam kabinet ke depan juga saya pikir kemungkinan akan diberikan ruang," katanya.

"Tapi catatan saya mau Gibran ataupun Jokowi mungkin tidak akan diberikan porsi yang terlalu besar ya, setidak-tidaknya tetap dipertimbangkan usulan-usulan yang berasal dari Jokowi dan Gibran," sambungnya.

Lihat Juga :

Zulhas: Mudah-mudahan Menteri Pendidikan Besok Dari Muhammadiyah

Hamzah menjelaskan Jokowi sudah tidak bisa leluasa lagi memberikan pengaruh ketika masa jabatannya habis.

"Kalaupun misalnya di sana ada Gibran sebagai wakil presiden ya Jokowi juga masih akan sangat sulit tentu untuk mendapatkan peran sebagaimana ketika dia dalam posisi sebagai presiden yang punya otoritas. Jadi, kalau saya sih melihatnya Jokowi termasuk paket-paket politiknya tetap akan diakomodasi tapi mungkin tidak dalam porsi yang besar," tandasnya.

Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk zaken kabinet yang diisi oleh individu-individu kompeten.

Namun meski profesional, para menteri bisa juga diajukan oleh partai politik.

"Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun mengatakan Prabowo akan merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan dilakukan pada 20 Oktober mendatang.

Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/9).

Dasco juga menegaskan komposisi kabinet Prabowo bakal lebih banyak diisi kalangan profesional atau ahli dengan sedikit jatah menteri dari partai politik.

Koalisi gemuk

Prabowo saat ini disokong hampir semua partai politik di parlemen. PDIP sebagai partai pemenang pemilu juga disebut-sebut tinggal menunggu waktu saja untuk bergabung. Rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dan Prabowo sudah disiapkan.

Jika PDIP resmi bergabung, artinya semua parpol di parlemen resmi mendukung Prabowo.

Sejumlah partai di luar parlemen juga sudah menyatakan dukungannya pada Prabowo. Hal ini tentu bakal berimbas pada alokasi kursi menteri.

Jika belajar dari pengalaman di rezim Jokowi saat ini, bagi-bagi kursi bukan hanya untuk partai politik belaka, namun juga untuk para relawan yang ikut mendukung di Pilpres