Jumlah AKD DPR Akan Ditetapkan Sebelum Pelantikan Presiden

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) DPR akan ditetapkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

Dasco memperkirakan jumlah AKD sudah bisa diputuskan antara 15 atau 16 Oktober meski pemerintah baru mengumumkan jumlah kementerian setelah Prabowo Subianto dilantik.

Lihat Juga : 5 Pimpinan DPRD Jakarta Resmi Dilantik, Khoirudin dari PKS Jadi Ketua

"Pembentukan AKD perkiraan sekitar tanggal 15 atau 16 Oktober," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10).

AKD merupakan badan kerja yang dibentuk DPR sebagai mitra kerja dari pemerintah. AKD diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 dan terdiri dari badan, komisi, hingga Panitia Khusus (Pansus).

Merujuk UU MD3 hasil revisi terakhir 2019, AKD terdiri 10 bagian, yakni pimpinan DPR, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Majelis Kehormatan Dewan (MKD), panitia khusus, dan Kondisi yang berjumlah 11.

Komisi-komisi tersebut nantinya akan menjadi mitra kerja dari lembaga atau kementerian negara. Misalnya, Komisi I merupakan mitra kerja pemerintah di bidang pertahanan dan informasi. Lalu ada Komisi III mitra kerja dari hukum dan keamanan.

Menurut Dasco, dengan wacana penambahan jumlah kementerian, jumlah komisi DPR ke depan juga akan bertambah dari semula 11 menjadi 13.

"Jadi kurang lebih itu kisaran antara 12 atau 13. Itu juga belum diputuskan karena mengingat bahwa kita juga belum dapat berapa banyak penambahan mitra kerja dari DPR yang akan dibentuk oleh pemerintah yang mendatang," katanya.

Lihat Juga : Meutya Hafid-Nusron Wahid Temui Prabowo di Tengah Kabar Calon Menteri

Dalam periode sebelumnya, Dasco menyebut sejumlah Komisi memang memiliki mitra kerja lebih banyak dibanding komisi yang lain. Oleh karenanya, ke depan beberapa komisi itu akan disederhanakan, begitu pula sebaliknya.

"Memang komisi-komisi yang ada sekarang tidak proporsional juga jumlahnya, ada yang agak banyak, ada yang kemudian lebih sedikit jumlah mitranya," kata Dasco.