Profil 10 Capim dan Calon Dewas KPK yang Disetor Pansel ke Jokowi

Panitia seleksi (pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetor masing-masing sepuluh nama calon pimpinan KPK dan calon dewan pengawas KPK untuk periode 2024-2029 kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (1/10) lalu.

Selanjutnya, presiden akan memberikan daftar tersebut kepada DPR untuk melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) guna dipilih masing-masing lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK dan Dewas KPK.

Dari para capim KPK dan calon dewas KPK itu beberapa di antaranya ada yang memiliki latar belakang aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, hingga advokat.

Dan, berikut profil singkat dari masing-masing sepuluh calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) KPK yang telah disetor ke Jokowi.

Lihat Juga : MAKI: Jokowi Dilarang Kirim 10 Capim KPK & Anggota Dewas ke DPR

Calon Pimpinan KPK

Setyo Budiyanto

Komjen Pol Setyo Budiyanto adalah mantan Kapolda Sulawesi Utara yang menggantikan Irjen Mulyatno. Saat ini, Setyo menjabat sebagai perwira tinggi di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan ditugaskan di Kementerian Pertanian, di mana dirinya naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (bintang tiga).

Setyo juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karier Setyo di Korps Bhayangkara di antaranya pernah menjadi Kasat Tipikor Ditreskrim Polda Lampung dan Kasat Tipikor Polda Papua. Dia juga pernah menjadi i Wadirreskrim Polda Papua dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua.

Djoko Poerwanto

Irjen Pol Djoko Poerwanto merupakan pejabat kepolisian berpangkat Inspektur Jenderal (bintang dua) yang saat ini sedang menjabat Kapolda Kalimantan Tengah sejak 2023.

Seperti Setyo, Djoko juga diketahui pernah pula bertugas sebagai penyidik di KPK.

Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara,Djoko juga pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kasubdit II Tipikor Bareskrim.

Terkait jabatan di kepolisian, namanya sempat menjadi sorotan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) karena beberapa kebijakan dan tindakan, seperti penerbitan maklumat tentang larangan demonstrasi di muka umum saat menjabat Kapolda NTB pada Mei 2022, serta dianggap tidak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Poengky Indarti

Poengky Indarti merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024. Dia juga anggota Kompolnaspada periode 2016-2020.

Perempuan yang juga advokat ini memulai kariernya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada 1993 hingga 2000, di mana dirinya menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Operasional.

Poengky juga dikenal sebagai pengacara yang sering mengangkat isu-isu penindasan masyarakat di Surabaya. Kemudian, dirinya melanjutkan karier di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) di Jakarta pada tahun 2000.

Dia juga menjadi salah satu pendiri dari lembaga Imparsial yang fokus pada persoalan hak-hak asasi manusia.

Ida Budhiati

Ida Budhiati adalah mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjabat sejak 2012 di bawah kepemimpinan Profesor Jimly Asshiddiqie, dimana Ida memiliki peran dalam menjatuhkan sanksi serta menegakkan aturan etik terhadap penyelenggara pemilu.

Ida juga pernah menjadi komisioner KPUJateng dari 2003 sampai 2012, dan KPURI pada periode 2012-2017.Selain itu, dirinya pernah ikut dalam seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2019.

Perempuan ini juga dikenal berlatar belakang advokat, di mana pada masa dasawarsa 1990an hingga medio 2000an dia pernah aktif di LBHSemarangdan juga LBHAPIK.

Lihat Juga : MAKI: Jokowi Dilarang Kirim 10 Capim KPK & Anggota Dewas ke DPR

Johanis Tanak

Johanis Tanak adalah Wakil Ketua KPKpetahana. Dia masuk ke kursi pimpinan KPKmenggantikan Lili PintauliSiregar yang mengundurkan diri di tengah pengusutan kasus etik oleh DewasKPK.

Johanis Tanak berlatar belakang sebagai jaksa. Sepanjang kariernya di Korps Adhyaksa tercatatpernah menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

Sebagai Komisioner KPK, JohanisTanak pernah tersandung dugaan pelanggaran etik terkait hubungannya dengan eks Plh Dirjen Minerba. Namun, akhirnya dinyatakan tidak terbukti oleh Dewan Pengawas KPK.

Fitroh Rohcahyanto

Fitroh Rohcahyanto merupakan seorang jaksa yang pernah menjadi Direktur Penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia telah menjabat di KPK selama lebih dari 11 tahun sebelum kembali ke Kejaksaan Agung pada 2023 lalu.

Fitroh dikenal sebagai jaksa dalam berbagai kasus korupsi besar, termasuk kasus korupsi proyek e-KTP dan kasus pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.

Fitroh juga sempat menjadi sorotan publik setelah mundur dari jabatannya di tengah kontroversi pengusutan kasus Formula E, dengan alasan tidak ingin terlibat dalam skenario yang ditetapkan pimpinan KPK

Ibnu Basuki Widodo

Ibnu Basuki Widodo adalah hakim di Pengadilan Tinggi Manado yang sebelumnya pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi pejabat Humas Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sepak terjangnya di meja hijau, Ibnu beberapa kali menarik perhatian publik lantaran pernah memvonis bebas terdakwa korupsi pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama pada 2010.

Selain itu, saat menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2017, ia pernah melarang jurnalis untuk meliput persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

Lihat Juga : ANALISIS Pesimistis 10 Capim KPK dan Kepentingan Besar Jokowi

Agus Joko Pramono

Agus Joko Pramono dikenal sebagai mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2023.

Perjalanan kariernya, Agus pernah menjabat sebagai Komite Penasihat Pemeriksaan Independen (IAAC), anggota Inisiatif Pengembangan INTOSAI (IDI), dan anggota BPK periode 2013-2019.

Agus juga merupakan guru besar akuntansi publik di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dan saat in dia tercatat sebagai komisaris di PT Pertamina Hulu Energi.

Lepas dari BPK pada 2023 lalu, Agus sempat terlibat dalam isu dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp115 miliar di Kebumen, Jawa Tengah, yang membuat namanya menjadi sorotan publik. Terlebih dengan adanya karangan bunga bertuliskan sindiran yang dikirim untuknya saat agenda serah terima jabatan Wakil Ketua BPK dari dirinya.

Saat diwawancarai wartawan pada 2023 lalu, Agus membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak pernah ada pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dirinya. Dirinya menilai bahwa hal tersebut adalah upaya pendiskreditan namanya.

Michael Rolandi Cesnanta Brata

Michael Rolandi Cesnanta Brata adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Michael sempat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank DKI dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Bank DKI sejak Desember 2022.

Michael juga pernah dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa KPK dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, yang melibatkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles. Hal ini menjadi sorotan publik lantaran dirinya yang merupakan mantan Kepala Inspektorat Pemprov DKI sempat dicecar Jaksa KPK terkait Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2019.

Ahmad Alamsyah Saragih

Ahmad Alamsyah Saragih pernah menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2016-2020 dan Ketua Komisi Informasi Pusat RI periode 2009-2013.

Setelah tidak lagi menjabat di Ombudsman, Alamsyah ikut mendirikan PT Tera Binar Persada (Tera Indonesia Consulting) yang bergerak dalam bidang pelatihan hingga pengembangan teknologi untuk badan publik, baik negara maupun swasta.

Dirinya juga sempat menjadi salah satu panelis dalam debat calon wakil presiden (cawapres) 2024, merumuskan pertanyaan mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital.

Selama menjabat di Ombudsman, Alamsyah aktif memantau kasus-kasus kontroversial, seperti penanganan perkara ekspor benih lobster, kasus asuransi Jiwasraya, rangkap jabatan komisaris BUMN, hingga penyaluran bantuan sosial Covid-19.

Lihat Juga : Fakta-fakta OTT KPK di Kalsel: Tangkap 6 Orang, Sita Rp10 Miliar

Baca halaman selanjutnya

Chisca Mirawati

Chisca Mirawati adalah seorang profesional di bidang kepatuhan keuangan yang kini menjadi anggota Asosiasi Bank Asing.

Chisca memiliki pengalaman panjang dalam industri perbankan, pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan di beberapa bank seperti PT Bank MNC Internasional Tbk dan Standard Chartered Bank Indonesia.

Selain itu, Chisca mendirikan firma hukum CMKP Law-Chisca Mirawati, Kanya & Partners dan sudah berkarier di dunia perbankan selama hampir tiga dekade, dari tahun 1991 hingga 2018.

Elly Fariani

Elly Fariani merupakan mantan Inspektur Jenderal di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Saat ini, Elly tercatat sebagai Anggota Komite Audit di PT Pupuk Indonesia, perusahaan besar yang bergerak di sektor pupuk nasional. Elly menjadi salah satu calon Dewas KPK perempuan bersama dengan Chisca.

Wisnu Baroto

Wisnu Baroto merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Wisnu juga pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Kepala Subdit Tindak Pidana Ekonomi di Kejaksaan Agung. Dirinya merupakan satu-satunya dari daftar calon Dewas KPK yang berlatar belakang jaksa.

Lihat Juga : MAKI: Jokowi Dilarang Kirim 10 Capim KPK & Anggota Dewas ke DPR

Hamdi Hassyarbaini

Hamdi Hassyarbaini yang kini menjadi Presiden Komisaris di Superbank, memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri keuangan dan kebijakan publik.

Dirinya pernah menjadi anggota Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan selama periode 2019-2022 dan bertugas sebagai penasihat senior untuk Kantor Staf Presiden pada tahun 2017-2018.

Heru Kreshna Reza

Heru Kreshna Reza adalah seorang Komisaris Independen di PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), sebelumnya menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara di BPK RI.

Dirinya menjadi Auditor Utama Keuangan Negara VII di BPK RI pada 2020, dan Auditor Utama Keuangan Negara I di BPK RI pada periode 2014-2020.

Di luar bidang keuangan, Heru juga diketahui memiliki pengalaman sebagai dosen.

Sumpeno

Sumpeno adalah seorang hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Sebelum di PT Jakarta, sepak terjangnya di meja hijausebelumnya adalah di Pengadilan Tinggi Denpasar. Dia juga pernah menjadi Ketua PN Bengkalis, Ketua PN Balikpapan, dan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.

Gusrizal

Gusrizal adalah seorang pria dengan latar belakang hakim. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Di mata publik, dia dikenal pula sebagai mertua dari komika Kiky Saputri. Kiky adalah figur publik yang dikenal sebagai selebritas pendukung Prabowo dan dekat dengan keluarga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sepak terjang Gusrizal di meja hijau di antaranya pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Wakil Ketua PN Surabaya, hingga Wakil Ketua PN Jakarta Selatan. Pada 2016, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam tes wawancara calon Dewas KPK, Gusrizal mengusulkan penerapan restorative justice untuk pelanggaran kecil, dan menyatakan tidak semua pelanggaran etik perlu dipublikasikan untuk menjaga citra lembaga. Pernyataan ini sempat memicu diskusi pansel dalam tes tersebut terkait transparansi di KPK.

Lihat Juga : ANALISIS Pesimistis 10 Capim KPK dan Kepentingan Besar Jokowi

Benny Jozua Mamoto

Benny Jozua Mamoto adalah Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Dia merupakan pensiunan polisi berpangkat terakhir inspektur jenderal (bintang tiga). Puncak kariernya dihabiskan di Badan Narkotika Nasional (BNN), dan memimpin lembaga itu untuk periode 2009-2012.

Benny juga pernah menjabat sebagai penyidik Densus 88 Antiteror dan Wakil Direktur II Bareskrim Polri.

Iskandar Mz

Iskandar Mz memiliki latar belakang kepolisian. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi di Mabes Polri.

Dalam tes wawancaranya dengan pansel KPK, Iskandar menegaskan pentingnya transparansi dan integritas, terutama ketika harus menangani kasus yang melibatkan anggota Polri. Dirinya berjanji akan memprioritaskan prinsip ini untuk menjaga objektivitas dan menghindari intervensi dalam jawaban wawancaranya.

Mirwazi

Mirwazi juga berlatar belakang seorang polisi. Dia sebelumnya dikenal sebagai Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh.

Dirinya memiliki catatan panjang dalam memberantas kasus-kasus narkotika. Salah satu kasus yang pernah diusutnya adalah dugaan pencucian uang hasil penjualan narkoba dan temuan ladang ganja seluas 1,5 hektar di wilayah Aceh.

Lihat Juga : Istana Respons MAKI soal Jokowi Dilarang Kirim 10 Capim KPK ke DPR