Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia (PHI) Jusran Ipandi mengungkap cerita salah satu hakim yang terpaksa harus melakukan pinjaman online untuk pulang kampung.
Cerita itu disampaikan Jusran dalam audiensi organisasinya dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kompleks parlemen, Selasa (8/10). SHI pada kesempatan itu menuntut kenaikan remunerasi para hakim.
"Kalau kami boleh bilang, ini maaf cuma saya buka sedikit. Bapak-bapak harus tahu ini, teman kami ada yang buat pulang aja itu pinjam online Pak. Minjem online," kata Jusran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sempat teman kami dikejar-kejar sama pinjol. Gimana coba? Ini fakta," imbuhnya.
Jusran menilai gaji hakim saat ini yang ditaksir antara Rp12-13 juta dianggap tak layak. Jumlah itu tak bisa memenuhi kesejahteraan hakim yang tinggal di berbagai wilayah terpencil di Indonesia.
SHI pada kesempatan itu meminta kenaikan sebesar 142 persen. Menurut mereka, jumlah itu telah sesuai hitungan dan telah melalui kajian, termasuk salah satunya kenaikan inflasi.
Koordinator SHI dari PN Madura, Aji Prakoso bercerita keluarganya sempat mendapat ancaman intimidasi saat menangani perkara pembunuhan. Menurut dia, rumah dan keluarganya sampai mendapat teror dan ancaman dari orang tak dikenal.
"Istri dan anak di rumah tidak punya asisten, ekonomi tak cukup. Kemudian makam-makam digedor rumah. Mondar-mandir orang," katanya.
Dia juga menceritakan rekam hakimnya yang bertugas di Wamena, Papua tak bisa pulang karena harus mengeluarkan ongkos besar. Sementara keluarga berada di Tasikmalaya, Jawa Barat.
"Begitu juga ada rekam yang ditempatkan di Kepulauan Buru, Maluku. Orang tua single parent, udah tua di Gresik. Untuk pulang sangat sulit," katanya.
Ketua DPD Sultan Najamudin berjanji pihaknya akan membantu melakukan audiensi tuntutan para hakim. Dia mengakui sejumlah cerita yang disampaikan para hakim pada kesempatan itu cukup miris dan memprihatinkan.
Menurut Sultan, dalam audiensi itu pihaknya menangkap dua pokok aspirasi yang disampaikan para hakim, yakni kesejahteraan dan keamanan.
Dia bilang bahwa DPD akan mengambil langkah konkret, salah satunya akan berkirim surat atau audiensi dengan eksekutif. Namun, dia meyakini aspirasi itu akan ditindaklanjuti apalagi SHI juga telah berbicara dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Kami akan sampaikan juga langsung dalam waktu dekat bahwa aspirasi ini memang menjadi sangat penting," kata Sultan.
(thr/isn)