Formappi Kritik DPR Bentuk 'Badan Aspirasi': Cuma Gimik Seolah Peduli

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menganggap aneh jika DPR membentuk alat kelengkapan baru bernama 'Badan Aspirasi Rakyat'.

"Nampak aneh sih nama badan baru yang mau dibentuk DPR ini Badan Aspirasi Rakyat. Dibilang aneh karena seharusnya DPR secara kelembagaan memang merupakan lembaga aspirasi rakyat," kata Lucius kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/10).

Lihat Juga : Mengintip Kisi-kisi Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Lucius memandang semua tugas dan fungsi yang melekat DPR harus berdasarkan aspirasi dan perjuangan rakyat. Ia menilai akan terjadi kebingungan tersendiri jika DPR membentuk lembaga sendiri yang mengurus aspirasi rakyat.

"Nanti percuma saja ada badan khusus kalau DPR-nya tak mau membuka diri pada rakyat dan tak mau melibatkan rakyat. Badan Aspirasi ini hanya akan jadi gimik saja. Seolah-olah DPR peduli aspirasi, ternyata mereka cuma asal-asalan aja," ujarnya.

Lucius menganggap tak ada kegentingan DPR membentuk Badan Aspirasi Rakyat seperti ini jika semua alat kelengkapan dewan bekerja untuk dan atas nama aspirasi rakyat.

Ia melihat selama ini banyak aspirasi rakyat tak diperjuangkan DPR. Ini terjadi bukan karena rakyat tak menyampaikan aspirasi, melainkan DPR sibuk menanggapi aspirasi pemerintah.

"DPR seperti memagari diri agar sulit didatangi oleh rakyat yang mau menyampaikan aspirasi. Mau masuk DPR aja ribetnya minta ampun, padahal yang datang adalah rakyat sendiri," katanya.

Lihat Juga : Mengintip Kisi-kisi Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Lucius mencontohkan DPR sempat membentuk badan baru yakni Badan Akuntabilitas Keuangan Negara pada 2020. Namun, badan tersebut tak jelas kinerjanya.

"Seharusnya BAKN ini juga dibubarkan. Semakin banyak badan tak menjamin erja DPR makin efektif. Yang ada borosin anggaran aja," kata dia.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR membuat AKD baru bernama 'Badan Aspirasi Rakyat' di periode 2024-2029.

Dasco memastikan jumlah komisi di DPR juga bertambah dari sebelumnya hanya 11. Ia mengatakan jumlah komisi dan AKD baru ini rencananya akan diumumkan pada 14 Oktober 2024.