Poin-poin Debat Pilgub Jateng: Celah Pertanyaan Luthfi hingga Pungli

Debat Pilgub Jateng 2024 telah digelar semalam. Calon gubernur Andika Perkasa dan calon gubernur Ahmad Luthfi beradu gagasan soal tema tata kelola pemerintahan.

Debat dilaksanakan di Marina Convention Center, Kota Semarang, malam ini, Rabu (30/11). Debat ini juga diikuti dua calon wakil gubernur, yaitu Hendrar Prihadi dan Taj Yasin Maimoen.

Berikut poin-poin debat Pilgub Jateng semalam:

Desa paling timur

Luthfi bertanya solusi Andika untuk desa paling timur di Jawa Tengah. Ia tak menyebut desa apa yang dimaksud.

Andika menjawab dengan menawarkan solusi berupa peningkatan akses internet. Dia mengatakan penetrasi internet di Jateng cuma 82 persen, terendah di Pulau Jawa.

"Harus berusaha dan dari segi anggaran memungkinkan apabila berusaha memenuhi internet ke seluruh desa dalam lima tahun ke depan sejumlah 7.810-an desa," ucap Andika.

Luthfi mengaku tergelitik dengan hal itu. Dia mengatakan hanya 102 dari 7.810 desa ri Jawa Tengah yang tak punya akses internet.

Lalu ia membahas soal desa paling timur Jateng yang ia maksud. Luthfi menyebut Desa Temperak, Kabupaten Rembang. Menurutnya, desa itu adalah desa nelayan yang sedang mengalami masalah pendangkalan muara, harga solar mahal, dan harga ikan kemurahan.

"Ini masalah dari ujung yang harus kita tahu sebagai pemimpin. Konsep ini yang nanti akan laksanakan, bahwa pimpinan tidak perlu hebat tapi bermanfaat bagi orang lain. Tahu masyarakat paling bawah dan selalu tampil di tengah masyarakat dalam kita ngopeni dan nglakoni," ujar Luthfi.

"Terima kasih atas masukannya. Saya tidak tahu nama desa paling timur, tidak apa-apa saya mau jujur. Secara teknologi bisa, bahkan kami punya program untuk membekali nelayan apabila melaut. Itu memungkinkan dengan satelit satkom yang secara teknologi ada dan secara anggaran ada dan masuk dalam anggaran lima tahun ke depan," jawab Andika.

Pungli ASN

Dua calon wakil gubernur berdebat soal pungli di kalangan ASN. Taj Yasin mengusulkan pelayanan digital melalui aplikasi Ngopeni.

Dengan aplikasi itu, pelayanan perizinan dilakukan tatap muka. Harapannya, pelayanan akan lebih efisien, aman, dan transparan.

Selain itu, ia juga berniat mengefektifkan pengawasan melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

"Kami akan meningkatkan APIP yang sebelumnya dari provinsi dan kabupaten/kota menjadi ke desa. Sehingga tidak ada lagi pungli dan korupsi. Karena kami ingin meningkatkan integritas," tuturnya.

Hendrar menanggapi hal itu dengan bertanya balik. Dia mengungkap salah satu faktor pungli adalah minimnya pendapatan para ASN.

Mantan Wali Kota Semarang itu menyebut ASN di Pemprov Jateng banyak yang ingin pindah ke Pemkot Semarang karena masalah tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

"Mestinya, apabila Gus Yasin nanti terpilih apakah bakal dinaikkan? Supaya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ngomong jangan pungli jangan korupsi tapi mereka untuk sehari-hari saja harus utang," ujar Hendi.

Yasin yang berstatus mantan Wagub Jateng menjawab, "Bahwa TPP untuk urusan pungli akan ditingkatkan karena kinerja yang baik. Bagaimana pemerintah sudah memperketat pertemuan ASN dan investor, begitu juga dengan ASN dan masyarakat."

Akses internet

Andika dan Luthfi memperdebatkan akses internet untuk masyarakat Jateng. Menurut Andika, pemerintah perlu turun tangan untuk menambah akses masyarakat terhadap internet.

Dia berkata akses internet cepat membuat masyarakat Jateng bisa mengakses dunia luar. Hal itu juga membantu pemerintah dalam melakukan pelayanan yang lebih cepat.

"Saya hanya menambahkan bahwa penggunaan internet ini biasanya harus dibarengi dengan regulasi sedikit, karena apa, karena satu titik di satu desa misalnya ini tidak akan cukup sehingga perlu kita atur sedemikian rupa sehingga ada batasan-batasan," ujar Andika.

Sementara itu, Luthfi menyoroti soal keamanan siber. Dia mengatakan akses internet cepat memang perlu, tetapi lebih penting soal keamanan data masyarakat.

Luthfi ingin ada pelatihan untuk masyarakat pedesaan terkait keamanan siber. Ia berniat kerja sama dengan polisi untuk melatih masyarakat mencegah kebocoran data.

"Jadi pengamanan data siber itu penting, sehingga sumber daya manusia kita harus kita latih terkait dengan siber, apa yang kita lakukan? Kita akan menggunakan terkait dengan cyber security di Jawa Tengah untuk mengamankan data-data di internet kita tidak jebol," ujarnya.