Budi Gunawan Klaim Makan Bergizi Gratis Bikin IQ Anak Naik 15 Poin

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyinggung sejumlah riset tentang manfaat program makan bergizi gratis bagi anak-anak.

Budi menyinggung hasil riset yang dilakukan oleh James R Flynn di 72 negara selama periode 1948 hingga 2022. Ia mengatakan selama rentang itu Intelligence quotient (IQ) masyarakat global naik 2,2 poin imbas pemenuhan gizi yang membaik.

"Hal senada dalam majalah The Economist edisi Juli 2024, menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin," kata Budi dalam Rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Lantas untuk memenuhi pemberian makanan gizi gratis pada anak-anak Indonesia, maka Budi menekankan Indonesia perlu mencapai swasembada pangan energi.

Budi menyebut Indonesia perlu melatih kemandirian dan berdaya saing dengan negara-negara lain. Namun ia juga menekankan bahwa swasembada pangan harus dilakukan secara merata.

"Jika swasembada ini tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi kita akan berkurang menjadi 1,8 persen," kata dia.

Lebih lanjut, mantan Kepala BIN itu pun menyebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yakni ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan.

Oleh sebab itu, Budi mewanti-wanti agar pemerintah dan aparat penegak hukum fokus pada aspek kepastian hukum dalam menghadapi beberapa praktik kejahatn.

"Praktik korupitf, penyelundupan, maupun tindak pidana lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, seperti kasus-kasus tindak pidana judi online," jelasnya.

Budi pun berpesan kepada ratusan kepala daerah yang hadir agar mempedomani lima hal. Pertama, terus menjalin dan meningkatkan sinergi baik itu antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di daerah.

Kedua, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar Forkopimda.

"Ketiga, berhati-hati dalam pembuatan Perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contoh penentuan UMP, libatkan tripartit yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah," jelasnya.

Keempat, menjamin penyediaan layanan publik yang adil merata dan tidak diskriminatif. Kelima, pelaporan data yang benar sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran, serta berdampak positif bagi bangsa dan negara.