Seluruh Fraksi Sepakat RUU DKJ Disahkan di Paripurna, PKS Beri Catatan

Seluruh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna.

Kesepakatan itu berdasarkan hasil rapat kerja Baleg dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang dipimpin oleh Ketua Baleg Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11) malam.

"Apakah hasil pembahasan RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Bob dalam rapat.

"Setuju!" sahut seluruh peserta rapat.

Dari seluruh fraksi, hanya PKS yang memberikan persetujuan dengan catatan yang disampaikan oleh Anggota Baleg Anis Byarwati.

Lihat Juga : DPR Klaim Revisi UU DKJ Tak Bahas Pilkada Jakarta Satu Putaran

Sebelum pengambilan keputusan tingkat 1 ini Baleg bersama Pemerintah telah menggelar rapat kerja yang membahas empat pasal tambahan dalam RUU tersebut.

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyatakan setuju atas tambahan empat pasal dalam RUU DKJ itu.

Baleg bersama Pemerintah juga telah menggelar rapat panitia kerja untuk membahas sejumlah DIM dalam RUU DKJ ini.

Penambahan empat pasal pada RUU DKJ mengatur soal perubahan nomenklatur DKI Jakarta menjadi DKJ pada anggota DPR, DPRD, dan DPD yang terpilih dan dilantik hasil Pemilu 2024.

Satu pasal lainnya akan mengubah nomenklatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang terpilih pada Pilkada serentak 27 November 2024.

Pembahasan RUU DKJ oleh Baleg dan Pemerintah ini juga tergolong sangat cepat. Baleg hanya butuh waktu 6 hari untuk membahas RUU DKJ setelah RUU ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (12/11) lalu.

Lihat Juga : Poin-poin Penting Revisi UU DKJ Jelang Pencoblosan Pilkada