Megawati H-7 Pilkada: Banyak Laporan Institusi Negara Tidak Netral

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan yang mengatakan ramai institusi negara berpihak jelang Pilkada serentak 2024.

Megawati menyebut ada aparat institusi negara tersebut melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu sambil memberikan bantuan sosial.

"Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral," kata Megawati dalam sebuah video yang ditayangkan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11).

"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," sambungnya.

Megawati tak merinci daerah-daerah yang diduga terjadi pelanggaran netralitas aparat negara. Tapi dia mengingatkan bahwa praktik tersebut adalah bentuk politik uang (money politics) dengan menggunakan institusi negara.

Lihat Juga : Bawaslu Putuskan Prabowo Kampanye Luthfi-Yasin Bukan Pelanggaran

Ia pun berharap agar masyarakat Indonesia tak termakan iming-iming bansos tersebut. Megawati mengimbau masyarakat tetap teguh atas preferensi politik mereka di Pilkada 2024.

Presiden ke-5 RI itu menyinggung masyarakat di Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka.

"Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan," ujar dia.

Di sisi lain, Megawati berharap seluruh masyarakat sipil turut serta menjaga Pilkada serentak 2024 menjadi pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

"Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan," ujar dia.

Lihat Juga : Megawati: Kepada Seluruh Aparat, Saya Serukan untuk Netral di Pilkada