Kabupaten Blora mencatatkan prestasi nasional melalui Dinas PUPR (DPUPR) Blora yang meraih peringkat kedua pada kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi sub urusan jasa konstruksi dalam mendukung Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tahun 2024.
Penghargaan diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blora, Nidzamudin Al Hudda dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti pada ajang Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 yang diselenggarakan di Nusantara Hall BSD, Tangerang, Jumat (8/11).
Selain menduduki peringkat kedua nasional, Blora juga mendapatkan bantuan sertifikasi bagi 300 tenaga kerja konstruksi. Bantuan sertifikasi itu diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pekerja konstruksi di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nidzamudin Al Hudda menyatakan, penghargaan yang diterima merupakan amanah dalam menjaga konsistensi membangun infrastruktur Blora ke depan.
"Penghargaan yang kita raih ini merupakan amanah yang besar untuk menjaga konsistensi dalam rangka perbaikan pencapaian, berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Tujuannya, untuk mendorong semangat kita semua dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur di kabupaten Blora yang lebih baik di masa depan," ujar Hudda.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Bupati Blora Tri Yuli Setyowati yang hadir di lokasi pun turut memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Blora.
"Selamat kepada Dinas PUPR Kabupaten Blora melalui aksi dan Inovasinya mendapatkan Prestasi pada malam Penghargaan Konstruksi 2024, tetap jaga komitmen dengan apa yang sudah dilakukan untuk mendapat penghargaan," ujar Tri Yuli Setyowati.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra menyatakan bahwa Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 merupakan bentuk apresiasi kepada penyedia jasa konstruksi atas peran dan kontribusi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nasional.
Terdiri dari tujuh kategori, proses seleksi pemenang dilakukan dengan sejumlah indikator ketat. Adapun ke-7 kategori tersebut adalah Kinerja Mendukung Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Kinerja Mendukung Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, serta Implementasi Teknologi Building Information Modeling (BIM).
Kemudian, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), Kategori Kinerja Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan, Kategori Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, dan Kinerja Tertib Usaha Jasa Konstruksi, Kinerja Tertib Kelembagaan, Kewajiban, dan Partisipasi dalam Pengembangan Jasa Konstruksi.
"Kategori pembinaan jasa konstruksi, diberikan kepada OPD terbaik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota se-Indonesia dengan indikator bagaimana struktur organisasi, SDM, kapasitas Keuangan dan kemanfaatan teknologi informasi. Termasuk capaian kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan kepada penyedia jasa konstruksi, kemudian juga zero accident, dan tertib pemanfaatan produk konstruksi," kata Rachman Arief.
(rea/rir)