Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, melakukan inspeksi langsung ke lokasi penyebab banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (6/12). Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi terhadap banjir yang telah menjadi masalah 'abadi' selama belasan tahun di desa tersebut.
Bersama Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Mochamad Dian Al Ma'rup, ia meninjau pertemuan tiga sungai utama yang menjadi biang banjir, Sungai Cidawolong, Sungai Kaliurang, dan Sungai Cibeet.
"Ini banjir yang abadi, agak permanen sudah belasan tahun ini banjir. Kita coba ingin melihat langsung (penyebabnya) dan bagaimana nanti bagaimana penanganannya," ujranya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai langkah konkret, Saan menyatakan akan mendorong pengalokasian anggaran penanganan banjir Desa Karangligar pada 2025. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BBWS untuk mewujudkan solusi yang berkelanjutan.
"Saya mendorong secara politiknya, nanti Pak Bupati Haji Aep kita berkolaborasi bersinergi dengan BBWS untuk menangani persoalan banjir. Untuk teknis Pak Dian (Kepala BBWS Citarum)," ucap dia.
Sementara itu, Aep mengatakan pihaknya sangat mendukung pelaksanaan penanganan banjir di Desa Karangligar.
"Pemerintah siap dalam pelaksanaan ini, Pemerintah Daerah tentunya tidak merasa keberatan, yang pasti lahan untuk yang tadi lebih dari 1 hektar kita siap akan bebaskan. Yang penting masyarakat semua di wilayah sini bisa kita terselamatkan," katanya.
Ia pun berharap pelaksanaan penanganan bisa dilakukan pada 2024 ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berkolaborasi untuk penanganan banjir.
"Tadi dibilang akan diperlukan kolam dan pompa dengan kebutuhan 1 hektare lebih. Kami juga Alhamdulillah ada Pak Saan sebagai Wakil Ketua DPR RI hadir juga ke sini sebagai kunjungan kerja," kata Aep.
Di sisi lain, Dian mengatakan untuk penanganan banjir di Desa Karangligar diperlukan anggaran sekitar Rp80 sampai Rp100 miliar.
"Ini merupakan tindakan jangka menengah yang segera, maka kami juga melakukan desain bagaimana caranya supaya back water dari Sungai Cidawolong ini tidak terus-terusan akibat Cibeet," sebutnya.
Pertama, ia melanjutkan, penanganan akan dilakukan normalisasi sesuai dengan elevasi. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan pintu, yang di sebelahnya akan dipasang kolam retensi.
"Agar begitu dipasang pintu tidak bisa masuk ke Cibeet, Cibeet juga gak bisa masuk ke Cidawolong," tegas Dian.
Kemudian untuk cara mengeluarkan air dari Cidawolong. Pihaknya akan memompa ke kolam retensi sebagai parkir air ke Cibeet. Air akan berkurang sesuai kapasitas pompa.
Ia menyatakan bahwa banjir akan berkurang signifikan, menyisakan sekitar 17 hingga 40 hektar dari 135 hektar genangan yang ada, dan berharap proses ini berjalan lancar. Sementara untuk sisanya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Jawa Barat.
"Nah nanti juga ada upaya lain yang kami akan tindak lanjuti dengan pak Gubernur, bagaimana mengatasi sisa yang tadi yang tidak tertangani. Ini nanti belum bisa kita ekspose karena ini masih kita perlu desain," pungkas Dian.
Upaya terpadu ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam mengakhiri siklus banjir yang selama ini menjadi tantangan utama bagi warga setempat.
(rir)