Golkar Minta PDIP Buktikan Keterlibatan 'Parcok' di Pilkada 2024

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mempertanyakan bukti dari PDIP yang menuding ada keterlibatan partai coklat atau parcok dalam Pilkada 2024. Istilah parcok diasosiasikan dengan polisi yang berseragam coklat.

"Kalau bicara mengenai mohon maaf partai coklat misalnya, buktinya apa? Ya kan? Jangan ini kemudian membuat bingung masyarakat, gitu loh. Ya kan?" kata Tandra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12).

Menurutnya, PDIP melemparkan tudingan karena kalah di berbagai daerah pada Pilkada 2024. Tandra mengatakan selama PDIP berkuasa 10 tahun, tak ada tuduhan seperti itu.

"Saya mengimbau kepada rekan-rekan saya di PDIP, ya jangan gitulah. Mereka 10 tahun berkuasa. Apakah ada tuduhan-tuduhan partai coklat ini? Jangan begitu. Giliran ini, orang lain yang menang, jangan lalu tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti, tidak ada dasar buktinya ini, membuat bingung masyarakat," ujar dia.

Tandra pun menyinggung sikap PDIP yang berbeda ketika menang. Ia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta yang mencatat kemenangan Pramono Anung-Rano Karno.

Ia berpendapat PDIP memakai standar ganda. Ia juga menyinggung nama eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belakangan mendukung Pramono-Rano.

"Ini DKI misalnya. Oh, rakyat sudah cerdas, karena mereka menang. Dulu bagaimana? Maki-maki Pak Anies. Menuduh Pak Anies intoleran, melakukan ini, begini, begitu," ucap Tandra.

"Sekarang membutuhkan Pak Anies? Wah, Pak Anies orang baik. Standarnya jangan pakai standar ganda dong," imbuh dia.

Tandra pun yakin jika PDIP punya bukti keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024, Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan menindak anggotanya. "Kalau ada oknum polisi, saya percaya Kapolri akan menindak tegas mereka-mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kontestasi pilkada ini," katanya.

Dugaan keterlibatan polisi menjadi sorotan usai pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Kritik itu terutama lantang disuarakan PDIP.

Bahkan, PDIP mengusulkan mengembalikan Polri di bawah Kemendagri dan TNI. Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyebut usulan itu karena masalah di internal Polri, terutama cawe-cawe mereka di pemilu.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah angkat suara terkait adanya tudingan itu. Ia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke partai yang menyampaikan usul.