Ketua Umum PMI JK Sarankan Agung Laksono Buat Grup Donor

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 Jusuf Kalla (JK) menyarankan Agung Laksono membuat organisasi sosial kemanusiaan lain atau kelompok pendonor.

Kementerian Hukum mengesahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 yang dipimpin Jusuf Kalla (JK). Pengesahan itu tertuang dalam surat nomor M.HH-AH.01-11. Surat itu diumumkan ke publik oleh JK saat pelantikan pengurus PMI.

JK menegaskan tak ada lagi dualisme, karena pemerintah tak mengakui PMI versi Agung Laksono. Namun, JK mengatakan tak ada larangan bagi Agung dan kawan-kawan untuk berkegiatan sosial, asal tak lagi menggunakan nama PMI.

"Saya berpesan untuk silakan berusaha di bidang sosial. Bikin lembaga organisasi sosial untuk menangani bencana," kata JK di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat (20/12).

"Itu boleh-boleh saja. Selama tidak memakai PMI dan apa-apa lainnya. Itulah atau organisasi apa, kumpulan apa, kumpulan pendonor silakan," imbuh Wapres ke-10 dan ke-12 RI tersebut.

JK mengatakan konstitusi mengamanatkan hanya boleh ada satu organisasi palang merah. Pemerintah melalui surat nomor M.HH-AH.01-11 tanggal 19 Desember 2024 telah mengesahkan PMI yang dipimpin JK.

Menurut JK, keputusan pemerintah itu otomatis mengakhiri dualisme PMI. Dia mengajak semua pihak untuk tak lagi berseteru tentang kepemimpinan PMI.

"Tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada disebut ada PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir. Sebenarnya, sebenarnya sudah berakhir," ucap JK.

Sebelumnya, JK dan Agung Laksono sama-sama mengklaim berhak memimpin PMI. JK terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024.

Sementara itu, Agung mengklaim didukung 20 persen pengurus PMI di berbagai daerah. Bahkan, ia telah mengumumkan struktur kepengurusan lebih dulu dari JK.