PDIP soal Wacana Dana Zakat untuk MBG: Lebih Tepat Jika dari CSR

Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina meminta pemerintah berhati-hati terkait usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Ia menyinggung pengunaan dana zakat sudah diatur secara hukum agama dan negara.

Ia menilai pendanaan program MBG lebih bijak jika dibantu dari dana tanggung jawab perusahaan (CSR) agar peruntukan dana zakat tak menyerobot hak penerima zakat.

Lihat Juga : ANALISIS Bahaya Wacana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis & Nasib Program Prabowo

"Pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik," kata Selly dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).

Selly menilai usulan dana zakat untuk membantu MBG juga harus dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Terlebih, kata dia, penggunaan dana zakat telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011.

Ia menjelaskan UU tersebut mengatur zakat dikelola oleh lembaga zakat yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat dan perundang-undangan.

"Usulan seperti ini harus melalui kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan," jelas dia.

"Fondasi hukumnya harus terbangun terlebih dahulu. Jangan sampe abuse of power dalam kewenangannya," sambungnya.

Alih-alih menggunaan dana zakat untuk sumber pendanaan utama, Selly mendorong pemerintah bersinergi dengan pihak terkait untuk mendanai MBG.

"Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar dia.

PKB kritik keras

Anggota Komisi II Fraksi PKB Mohammad Toha menilai usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG salah kaprah dan tidak tepat. Ia menyinggung upaya pemerintah yang telah menggelontorkan dana besar untuk program tersebut.

"Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp 140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong," kata Toha dalam keterangan tertulis, (16/1).

Toha yakin pemerintah akan bertanggungjawab dan memiliki skema untuk mensukseskan MBG dengan anggaran yang telah disediakan.

Ia pun berharap usulan dana zakat untuk program MBG tak memantik polemik dikalangan masyarakat.

"Apa kita tega mengkategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar non muslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama," ujar Toha.

Lihat Juga : Kemenag Buka Suara soal Usul Dana Zakat untuk Program MBG

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.