Tunjangan Guru Honorer Tetap Naik Jadi Rp2 Juta di Tengah Efisiensi

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan tunjangan guru non ASN atau guru honorer tetap mengalami kenaikan meski anggaran kementeriannya terkena pemotongan imbas efisiensi.

Mu'ti menjelaskan hal tersebut dilakukan merujuk pada prinsip efisiensi anggaran yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp11,5 T. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan," ujar mu'ti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).

Lebih lanjut, Mu'ti mengatakan beasiswa pendidikan untuk daerah tertinggal dan khusus yang dijalankan Kemendikdasmen tetap berjalan.

"Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar Rp278 M termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal," ujar dia.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan tunjangan guru non ASN atau guru honorer tetap mengalami kenaikan. CNN Indonesia/Tunggul Damarjati

Lihat Juga : Kemendikdasmen: Guru Honorer Non Sertifikat Dapat Insentif Rp500 Ribu

Di sisi lain, Mu'ti mengatakan imbas efisiensi anggaran Kemendikdasmen berdampak pada jumlah guru yang difasilitasi untuk mengikuti pendidikan profesi.

Ia mengatakan hampir separuh peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan batal dibiayai untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan tersebut.

"Pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025 jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025," ujar dia.

Mu'ti menyatakan pemotongan anggaran kementeriannya imbas efisiensi mengalami penurunan dari Rp8,03 triliun menjadi Rp7,27 triliun.

Ia menjelaskan penurunan pemotongan anggaran sebesar Rp Rp763,3 miliar itu berdasarkan hasil rapat dengan Menteri Sekretaris Negara pada Selasa (11/2) kemarin.

"Dengan demikian, total anggaran kemendikdasmen dengan penyesuaian ini meningkat dari Rp25,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun," kata Mu'ti dalam rapat dengan Komisi X DPR RI.