Biaya Kuliah Berpotensi Naik Imbas Efisiensi Bantuan Kampus

Uang kuliah berpotensi naik seiring dengan efisiensi sejumlah program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan salah satu program di kementeriannya adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN).

Pagu awal program itu sebesar Rp6,018 triliun, namun terkena efisiensi sebesar Rp3 triliun. Satryo mendorong anggaran dikembalikan ke pagu awal.

"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah," kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2).

Lalu program revitalisasi perguruan tinggi negeri, pagu awal Rp856,2 miliar, terkena efisiensi Rp428 miliar. Satryo mengusulkan anggaran dikembalikan ke pagu awal.

Lalu ada program Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) pagu awalnya Rp2,37 triliun, dipotong efisiensi 50 persen.

Ia mengusulkan efisiensi tak sebesar itu agar tak berpengaruh ke uang kuliah.

"Ini kami mencoba untuk mengurangi potongan tersebut sehingga kami usulkan efisiensi yang dilakukan semula Rp1,185 triliun menjadi Rp711,081 miliar, 30 persen dari 50 persen yang semula. Kita ikuti potongan meski tidak sebesar yang mereka lakukan, kalau besar potongannya, PTNBH terpaksa naikkan sebagian uang mahasiswa," kata dia.

Kemudian program pusat unggulan antar perguruan tinggi, pagu awal Rp250 miliar, diusulkan efisiensi 50 persen. Satryo juga mengusulkan program itu dikembalikan ke pagu awal.

"Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perubahan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah," kata dia.

Terakhir, bantuan pada PTS dianggarkan pagu awal Rp365,3 miliar, diusulkan dipotong efisiensi 50 persen. Satryo mengusulkan dikembalikan ke pagu awal agar PTS tidak harus menaikkan uang kuliah.

"Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek jumlah sebesar Rp6,785 t dari Rp14,3 t yang diusulkan oleh Dirjen Anggaran. Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp2,5 triliun yang sudah di dapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan," kata dia.

Ia berharap Komisi X bisa memperjuangkan agar kementeriannya tidak dipotong Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025.

"Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 trilim tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun," ujar dia.