Stevano Harap Efisiensi Anggaran Tak Mengurangi Proses Penegakan Hukum

Anggota Komisi III DPR, Stevano Rizki Adranacus, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh menghambat proses penegakan hukum, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Stevano dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2).

"Kami dari fraksi PDI Perjuangan secara prinsip mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Stevano.

Sebab, kata Stevano, efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, mengingat tren ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi perekonomian global, kata dia, saat ini sedang mengalami kesulitan.

"Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi," kata Stevano.

Sehingga, kata Stevano, langkah yang diambil terkait efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan. Menurutnya, efisiensi ini adalah sesuatu yang memang sudah harus dilakukan, mengingat tren perekonomian dunia pada saat ini.

Meski demikian, Stevano berharap, efisiensi anggaran tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum di tanah air. Apalagi, penegakan hukum yang menyentuh langsung masyarakat.

"Saya harapkan dengan efisiensi anggaran ini, program-program dalam hal penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat di bawah jangan sampai dikurangi," kata Stevano.

Stevano mengingatkan, bagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh lengah dan rasa keadilan itu harus terus diwujudkan dan menjadi prioritas.

"Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan di beberapa kesempatan bahwa wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. "Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum," terang Syevano.