Respons Aspirasi Rakyat, Dasco Disebut Miliki Gaya Kepemimpinan Baru

Aktivis 98 ITB Bandung, Khalid Zabidi menilai bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki gaya baru kepemimpinan dalam menangani berbagai masalah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Khalid merespons anggapan yang menyebut Dasco sebagai tukang stempel pemerintah baru-baru ini, karena kerap mengambil langkah dalam beragam kasus seperti kisruh pagar laut, antrean LPG 3 kg, hingga surat penundaan rapat anggaran di DPR.

"Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada," kata Khalid.

Menurutnya, Dasco melakukan langkah-langkah tersebut berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Pola baru Dasco perlu diapresiasi, mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif," ujarnya.

Adapun penundaan rapat anggaran di DPR itu adalah dikarenakan kementerian dan lembaga terkait masih dalam proses rekonstruksi anggaran. Sehingga, membutuhkan waktu pembahasan yang lebih panjang.

"Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu dibahas secara detail dan berhati-hati," kata Khalid.

Senada, ahli komunikasi dari Universitas Pancasila, Dr. Sudarto menyatakan bahwa Dasco kerap mengambil peran sebagai pemadam krisis di banyak peristiwa belakangan ini. Salah satunya, keberpihakan Dasco terhadap rakyat melalui pembantalan pengesahan perubahan RUU Pilkada pada Agustus 2024 lalu.

Pada keributan tentang kenaikan PPN menjadi 12 persen, Dasco bersama anggota Komisi XI bernegosiasi dengan presiden, menghasilkan keputusan kenaikan pajak hanya untuk barang mewah. Lalu pada kasus Pagar Laut, Dasco menegaskan bahwa Pagar Laut harus dicabut.

Dasco juga hadir di sejumlah kasus lain yang menjadi sorotan masyarakat, seperti penurunan tarif haji dan kelangkaan LPG 3 kg beberapa waktu lalu. di mana Dasco turut menyerukan agar pendistribusiannya dikembalikan ke pengecer guna mempermudah akses masyarakat.

Menanggapi surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR, langkah itu dinilai sebagai mitigasi konflik yang dapat terjadi antara pemerintah dan DPR.