Ratusan mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jabar, yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (17/2).
Kedatangan massa mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat itu merupakan aksi gabungan dari Seruan Aksi Indonesia Gelap, yang beredar di media sosial.
Plt Ketua Bem Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin mengatakan aksi ini mereka lakukan agar pemerintah membuka diri atas kebijakan yang dianggap tidak prorakyat.
"Kami menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan," ujar Rhido di lokasi.
Dalam aksinya, mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus itu menuntut pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengubah kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran, terutama pada bidang pendidikan.
Ada beberapa tuntutan lainnya yang disampaikan dalam aksi di antaranya: menuntut naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, kemudian naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan beasiswa.
Selain itu menuntut perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi biaya pendidikan yang tinggi. Kemudian tuntutan menghadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
Lalu mengalihkan efisiensi pendidikan itu dengan memotong tunjangan-tunjangan pejabat, kemudian anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.
Kemudian hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.
Dan, menuntut pertimbangan ulang menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo.
Mereka juga menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.
Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya, lalu menolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan profeodal.
Aksi tersebut juga meminta pemerintah menghentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil. Mereka menolak militerisasi melalui pembangunan Kodam baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas, dan menolak dwifungsi TNI.
Pada aksi juga menuntut restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan, kemudian tuntutan soal efisiensi dana di sektor infrastruktur dan tuntutan mencabut UU Ciptaker dan UU turunannya.
Sejumlah kelompok mahasiswa, termasuk yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar maraton aksi mulai Senin (17/2) ini hingga Rabu (19/2) di sejumlah daerah Indonesia secara serentak. Tema demonstrasi yang diusung yakni 'Indonesia Gelap'.
Selain di Bandung, aksi serupa juga terjadi di Jakarta yakni di dekat Istana Kepresidenan--yang disekat aparat di Patung Kuda, Surabaya, dan di Denpasar.
(csr/kid)