PDIP soal Koalisi Permanen: Biarlah Kami Menempuh Jalan yang Sepi

Juru Bicara PDIP Guntur Romli menegaskan PDIP sampai saat ini masih memilih berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dia sampaikan merespons wacana pembentukan koalisi permanen oleh Prabowo.

"Dan ini jalan ditempuh sangat sepi. Biarlah PDIP berkoalisi bersama rakyat. Tapi dengan tegas kami tak mau memusuhi pemerintahan Pak Prabowo. Tapi biarkan kami berada di luar Pemerintahan," kata Guntur dalam program Political Show CNN Indonesia, Senin (17/2) malam.

Guntur mengatakan hasil Rakernas V PDIP 2024 menekankan bahwa PDIP berada di luar pemerintahan. Menurutnya, kekuatan penyeimbang pemerintahan penting untuk menjaga demokrasi dan menghindari penyimpangan kekuasaan yang absolut.

Ia pun menganggap wacana koalisi permanen yang dilontarkan Prabowo bukan untuk PDIP. Sebab, PDIP sampai sekarang belum bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kami ingin merawat demokrasi dan kami ingin melakukan membangun kekuatan penyeimbang," ucap dia.

Guntur juga tak mempersoalkan jika PDIP ditinggal sendirian jika koalisi permanen terbentuk. Ia menyinggung PDIP pernah berada di luar pemerintahan selama 10 tahun ketika Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa pada 2004-2014.

Dia menjelaskan PDIP akan bekerja sama dan tak sekadar marah-marah.

"Kita siap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi posisi kami biarlah di luar dengan tetap menjaga demokrasi, check and balance," kata dia.

PDIP saat ini menjadi satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu PKB dan NasDem yang sebelumnya berseberangan dengan Prabowo di Pilpres 2024 kini memilih bergabung.

Adapun ide pembentukan koalisi permanen oleh Prabowo awalnya diungkap oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai silaturahmi pimpinan partai KIM di Hambalang, Bogor pada Jumat (14/2).

"Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan," kata Cak Imin.