PDIP soal Penahanan Hasto: KPK Jadi Alat Politik Balas Dendam

PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindakan sewenang-wenang.

Juru bicara PDIP Guntur Romli menuding penahanan itu menegaskan posisi KPK sebagai alat politik balas dendam.

"Bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan KPK, yang jadi alat politik balas dendam setelah pemecatan Jokowi dan keluarganya," kata dia saat dihubungi, Kamis (20/2).

Menurut Guntur, tidak ada urgensi penahanan Hasto. Beberapa hal jadi alasan. Pertama, Hasto tidak akan melarikan diri.

Alasan berikutnya, Hasto diyakini tidak akan menghilangkan barang bukti. Kemudian yang ketiga, Hasto disebut tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Kalau kembali pada putusan kasus suap Wahyu Setiawan No 28/2020, yang harusnya diproses adalah Rosa Mohammad Thamrin yang terbukti di persidangan memberikan uang Rp500 juta," kata dia.

"Tapi ini kenapa tidak diproses, yang dikejar hanya suap dari pihak Saeful Bahri dan Harun Masiku, ini menunjukkan KPK melakukan tebang pilih dan menindak sesuai pesanan politik karena Saeful Bahri dan Harun Masiku bisa dikaitkan dengan PDIP," imbuh Guntur.

Hal lain mengapa penahanan Hasto tak diperlukan, kata Guntur Romli, karena tim hukum Hasto dalam proses mengikuti sidang praperadilan untuk dua sprindik.

Sidang perdana praperadilan bakal digelar di PN Jakarta Selatan, 3 Maret mendatang. Praperadilan ini diajukan Hasto tak lama setelah praperadilan pertama yang dia ajukan tidak diterima oleh majelis hakim.

KPK hari ini resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah berstatus tersangka dugaan suap PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Hasto mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Ia sempat ditampilkan beberapa saat di konferensi pers KPK sebagaimana tersangka lainnya.