Kader PDIP Stand By Tunggu Instruksi Megawati soal Retreat

Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang juga politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan saat ini seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah masih menunggu instruksi lanjutan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala daerah.

Ia menegaskan, instruksi Megawati bukan larangan, namun penundaan mengikuti retreat hingga ada perintah selanjutnya.

"Surat itu bukan larangan sifatnya menunda sementara, kita disuruh stand by bukan larangan sebagai kader partai kita tunggu arahan pimpinan partai kita," kata Masinton dalam wawancara CNN TV, Jumat (21/2).

Masinton juga menjelaskan, kader PDIP yang menjadi kepala daerah tetap taat kepada perintah Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Hanya sebagai kader partai masih menunggu instruksi dari Megawati untuk kelanjutan keikutsertaan retreat.

"Ada hal yang berbeda, ada tugas pemerintahan, komandonya Bapak Prabowo, dalam hal politik kita serahkan arahan ketua partai kami," kata Masinton.

Bagi kader partai PDIP yang nekat mengikuti retreat, menurutnya akan ada mekanisme yang akan diproses di internal partai.

"Kita serahkan pada internal partai karena ada struktur DPP partai, mahkamah partai. Tapi saat ini semua kader disuruh stand by, bukan dilarang untuk mengikuti. Kalau larangan, kita pasti disuruh pulang," kata Masinton.

Sebelumnya, Megawati selaku Ketum PDIP menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," imbuhnya.

Sementara itu,Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk untuk tak menunjuk Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) usai Hasto resmi ditahan KPK sejak Kamis malam lalu.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun mengumumkan bahwa kendali partai saat ini langsung di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," kata Komar dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis malam.

Komar menegaskan bahwa semua unsur partai saat ini harus menunggu komando langsung dari Mega. Termasuk sikap fraksi partai di DPR .