Tom Lembong: Jaksa Contempt of Court karena Belum Serahkan Audit BPKP

Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court karena belum menyerahkan salinan atau laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jaksa Penuntut Umum gagal menyampaikan audit BPKP hari ini sesuai yang sudah diperintahkan oleh majelis hakim minggu lalu. Bagi saya itu sesuatu yang cukup serius ya. Kalau saya melihatnya seperti, maaf saya pakai istilah inggris ya, itu seperti contempt of court," ujar Tom Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (20/3).

Dia mempertanyakan kemauan jaksa untuk melaksanakan kewajibannya menyerahkan hasil audit kerugian negara kepada dirinya dan tim penasihat hukum. Sebab, tutur dia, proses penegakan hukum sudah berjalan lebih dari 15 bulan lamanya.

"Masa hari ini pun audit BPKP masih belum tuntas, masih belum final, masih belum bisa diperlihatkan kepada bukan hanya kami sebagai terdakwa, tapi kepada majelis hakim juga," kata dia.

Lihat Juga : Hakim Larang Sidang Pemeriksaan Saksi Tom Lembong Disiarkan Live

Dalam persidangan ini, majelis hakim memerintahkan JPU agar menyerahkan salinan atau laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara sebelum agenda sidang pemeriksaan ahli dari BPKP.

"Kami wajibkan sebelum pemeriksaan ataupun pengajuan ahli tersebut, auditor dari BPKP, penuntut umum wajib menyerahkan laporan tersebut kepada kami dan juga kepada penasihat hukum," kata ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika.

Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sejumlah Rp515 miliar yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578 miliar dalam kasus ini.

Ia disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait.

Atas perbuatannya, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.