Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk mengabdi penuh kepada rakyat Indonesia.
Terbaru, pada peresmian Groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik pada Minggu (29/6) pekan lalu, ia kembali mengingatkan para menterinya untuk bekerja dengan baik dan cepat.
"Saya terima kasih tim saya, kabinet saya semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat, yang tidak bisa ikut cepat kita tinggalkan di pinggir jalan saja," kata Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini bukan kali pertama ia memberikan peringatan keras ke jajarannya.
Pada masa enam bulan pemerintahannya, Prabowo telah memperingatkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang dinilai masih 'bandel' dan tak bekerja dengan benar untuk rakyat.
Dalam pidatonya di acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu (5/2) lalu, Prabowo memberi peringatan akan menindak menteri yang tidak berubah meski sudah berulang kali diberikan peringatan.
"Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak," ujarnya.
Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP), Cusdiawan menilai peringatan yang disampaikan Prabowo berulangkali mengindikasikan adanya keinginan kuat presiden untuk membangun pemerintahan yang bersih.
Meski kerap memperingati para pembantunya, pada kesempatan lainnya Prabowo juga mengaku puas dengan kinerja para pembantunya.
Ia mengaku belum ada rencana melakukan kocok ulang kabinet alias reshuffle.
Prabowo menyebut kinerja jajarannya sejauh ini baik. Ia pun mengaku apabila ada kritik dan masukan yang dilayangkan itu merupakan hal yang lumrah.
"Saya tidak ada rencana mau reshuffle, sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik," kata Prabowo usai acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur, Jakarta, Kamis (12/6).
Namun, di sisi lain, Cus mengatakan peringatan Prabowo itu bisa juga menunjukkan ketidakpuasannya sebagai kepala pemerintahan atas kinerja kabinet dalam mewujudkan target pemerintahan.
Cus pun berpendapat evaluasi kritis dari Prabowo itu tak cukup melalui pernyataannya di publik, melainkan butuh keberanian dalam tindakan konkret, salah satunya melalui reshuffle.
"Evaluasi ini bukan hanya dalam bentuk retorika, tetapi memerlukan tindakan nyata, salah satunya reshuffle tersebut jika mereka tidak bisa mengikuti ritme kerja yang digariskan," ucap Cus.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang itu pun mengklasifikasikan setidaknya ada dua kriteria menteri yang patut untuk di-reshuffle.
Kriteria pertama ialah menteri yang menuai kontroversi karena ada dugaan skandal hukum yang berpotensi menggerus kepercayaan publik ke pemerintah.
Lalu kedua, ialah menteri yang ritme kerjanya dinilai kurang bisa menyesuaikan target kinerja pemerintah.
Namun, di sisi lain Cus berpendapat perihal reshuffle, faktor kinerja bukan menjadi satu-satunya faktor, melainkan ada pertimbangan konsekuensi politik juga.
"Di sinilah tantangan bagi kepemimpinan Prabowo, sejauh mana keseriusannya dalam mewujudkan visi-misi maupun program-programnya terutama ketika dihadapkan pada persoalan konfigurasi politik," ujar dia.