Koalisi Sipil Geruduk Fadli Zon di DPR, Protes Pemutihan Sejarah

Koalisi masyarakat sipil melawan impunitas menginterupsi rapat kerja antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Komisi X DPR di kompleks parlemen, Rabu (2/6).

Sejumlah anggota koalisi itu membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan dari atas balkon rapat. Spanduk-spanduk berisi penolakan mereka terhadap proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan.

Lihat Juga : Usai PDIP, PKB Juga Minta Proyek Penulisan Ulang Sejarah RI Ditunda

Sebuah spanduk hitam membentang dari atas balkon rapat bertuliskan, "Tuntaskan pelanggaran berat HAM".

Koalisi sipil lewat spanduk lain juga menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban. Tolak gelar pahlawan Soeharto," teriak sejumlah anggota koalisi kompak.

Tak lama usai sejumlah teriakan itu, petugas pengamanan turun tangan dan langsung membubarkan aksi. Sementara, Fadli hanya tersenyum kecil dan tak merespons apapun atas aksi masyarakat koalisi sipil.

Dalam keterangannya, Koalisi meminta Fadli menarik ucapannya secara terbuka dan segera menyampaikan klarifikasi. Mereka juga meminta Fadli tidak menggunakan posisinya sebagai Menteri Kebudayaan untuk merevisi sejarah.

Proyek penulisan sejarah ulang memantik polemik, mulai dari kalangan sejarawan dan akademisi, aktivis HAM hingga partai politik.

Proyek ini dikritik karena disebut tidak menampilkan fakta-fakta sejarah secara objektif. Menteri Fadli sendiri telah menyatakan bahwa proyek sejarah ini bertujuan untuk mendorong persatuan bangsa. 

Sementara itu dua fraksi di DPR, PDIP dan PKB telah menyatakan sikap. Mereka meminta Fadli Zon menunda proyek sejarah ini, yang sedianya rampung pada bulan Agustus tahun ini.

Lihat Juga : PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Disetop