Polri Usulkan Kenaikan Anggaran Jadi Rp173,4 Triliun di 2026

Polri mengusulkan kenaikan anggaran hingga 70 persen untuk tahun 2026 menjadi Rp173,4 triliun dari tahun 2025 dalam rapat pendahuluan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) di Komisi III DPR, Senin (7/7).

Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komjen Wahyu Hadiningrat mengatakan usulan itu naik sebesar Rp63,7 triliun dari pagu indikatif Polri 2026 sebesar Rp109,6 triliun, atau naik Rp46,8 triliun dari anggaran Polri ada 2025 sebesar Rp126,6 triliun.

Lihat Juga : KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp1 Triliun pada 2026

"Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp46,8 triliun atau meningkat 70 persen dibandingkan alokasi APBN Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp126,6 triliun," kata Wahyu dalam rapat.

Dia mengatakan usulan itu juga telah disampaikan dan tertuang dalam surat Kapolri yang dikirim ke Menteri Keuangan pada 10 Maret lalu. Menurut Wahyu, jumlah kenaikan anggaran Polri akan digunakan untuk sejumlah pos dan program strategis.

Rinciannya untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun, belanja barang Rp13,8 triliun, dan belanja modal Rp45,1 triliun.

Pada belanja pegawai, anggaran akan diprioritaskan untuk gaji pegawai rekrutmen, personel baru, dan memenuhi kenaikan tunjangan kinerja 80 persen personel Polri dan aparatur sipil negara (ASN).

Lihat Juga : Daftar 24 Calon Dubes yang Sudah Jalani Fit and Proper Test di DPR

Sedangkan untuk belanja modal, kata Wahyu, akan diprioritaskan untuk meningkatkan operasional kepolisian dan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Di antaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya serta polres atau satuan kerja (satker) terbaru, Dukops Bhabinkamtibmas, perawatan command center, pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar, dan lain-lain," kata Wahyu.

Sedangkan, pada belanja modal akan diprioritaskan untuk pemenuhan kendaraan listrik, pemenuhan kapal pemburu cepat di perbatasan, pemenuhan peralatan pendukung, pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dan siber, pembangunan Mako Polsek, hingga pembangunan rumah dinas anggota Polri.