Pakar Sentil Dedi Mulyadi Libatkan TNI-Polri di MPLS Jawa Barat

CNN Indonesia

Rabu, 16 Jul 2025 06:21 WIB

Kepala P2G mengkritik kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang melibatkan TNI-Polri dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). — MPLS di Jawa Barat melibatkan anggota TNI dan Polri. (CNN Indonesia/Gani Aris)

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melibatkan TNI-Polri dalam proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 di Jawa Barat (Jabar).

Iman mempertanyakan kebijakan tersebut. Menurut dia, MPLS mestinya menjadi waktu buat siswa untuk mengenal lebih jauh tentang sekolah mereka, mulai dari lingkungan, teman, dan guru-guru.

"Siapa saja guru mereka, siapa saja yang akan menjadi teman-teman mereka selama belajar. Jadi MPLS itu tujuannya untuk belajar," kata Iman saat dihubungi, Selasa (15/7).

Selain itu, Iman menjelaskan, pelibatan TNI-Polri dalam pembentukan karakter sebetulnya telah diatur dalam kurikulum. Dia menerangkan, kurikulum terbagi tiga, yakni kurikulum intrakurikuler, ekstrakurikulum, dan kokurikuler.

Lihat Juga :

Tahun Ajaran Baru 2025, Murid SMA di Jabar Bakal Disambut TNI-Polisi

Ketiganya, lanjut dia, dipelajari oleh siswa secara terencana. Sedangkan, pelibatan TNI-Polri selama MPLS dengan menjadi pembicara atau narasumber, sebetulnya telah masuk kurikulum dan dipelajari siswa selama proses pembelajaran selanjutnya.

"Memang tidak ada larangan ya, mengundang narasumber untuk memberikan pemahaman. Namun, kemudian menurut kami adalah bagaimana mereka membiasakan diri untuk belajar, bukan mereka seolah-olah dibentuk karakter dengan mengasumsikan bahwa mereka memiliki karakter yang salah, jadi asumsi ini yang sangat tidak ramah terhadap anak," katanya.

Menurut Iman, pelibatan TNI-Polri dalam MPLS tak memiliki urgensi. Sehingga, dia menilai salah tempat jika TNI-Polri diberi tempat untuk pembentukan karakter selama MPLS.

Lumrahnya, TNI-Polri biasanya dilibatkan dalam penerapan kurikulum. Misalnya, lanjut Iman, dalam proses latihan dasar kepemimpinan siswa (LDKS). Tujuannya, pelibatan aparat agar bisa menginspirasi para siswa.

Lihat Juga :

Rangkuman Debut Sekolah Rakyat dari Aceh, Bandung, hingga Surabaya

Dalam proses itu, siswa telah diberikan kebebasan untuk memilih minat mereka. Kondisi itu tidak terjadi dalam proses MPLS, karena siswa memiliki keinginan dan cita-cita yang berbeda.

"Kami melihat di sini ada penyempitan ya. Keseragaman. Seolah-olah semuanya harus dikelola, dilatih, dibentuk karakternya oleh TNI-Polri dulu, menurut kami ini sangaf berbahaya bagi keberagaman cita-cita mereka," kata Iman.

TNI dan Polri dilibatkan dalam MPLS tahun ajaran 2025/2026 untuk mendampingi semua siswa SMA, SMK, dan SLB di Jabar.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menuturkan pelaksanaan MPLS yang akan menggandeng TNI Polri, akan digelar pada 14 Juli 2025 sampai dengan 19 Juli 2025. Aparat diharapkan bisa membentuk kedisiplinan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik sejak dini.

"Bapak-bapak dari TNI dan Polri akan memberikan motivasi, inspirasi, serta pendampingan kepada siswa. Harapannya, MPLS tidak hanya menjadi masa orientasi, tapi juga menjadi magic moment yang menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Pancawaluya," ujar Herman dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (10/7).