Jokowi Dukung Gibran Berkantor di Papua: Cermin Perhatian Pemerintah

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyambut baik wacana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua.

Menurut Jokowi, rencana tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan di tanah Papua.

"Rencana kan semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira baik sekali. Bagus sekali," ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/7).

Jokowi menilai Bumi Cenderawasih itu memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia.

Karena itu, perhatian pemerintah terhadap wilayah timur Indonesia tersebut perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Lihat Juga : Segudang Masalah di Papua yang Harus Diurus Wapres Gibran

"Penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan sekaligus pendekatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung," katanya.

Selain itu, kata dia, penugasan khusus kepada Wapres untuk menangani isu Papua bukan hal baru.

Hal serupa juga pernah dilakukan pada masa Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin.

"Wapres untuk fokus ke Papua itu memang sudah sejak Pak Ma'ruf Amin, memang beliau kita berikan penugasan Papua," ujarnya.

Wacana Gibran bakal berkantor di Papua sempat mencuat lewat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, dengan tugas khusus itu, bukan tidak mungkin Gibran nantinya akan punya kantor di Papua.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa (8/7).

Belakangan, Yusril meralatnya. Ia menyatakan Gibran tak berkantor di Papua.

Menurut Yusril, yang berkantor di Papua ialah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden, bukan Gibran.

Dia menegaskan, sama halnya dengan Presiden, Wapres mempunyai tugas-tugas konstitusional yang diatur UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara.

"Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua," kata Yusril dalam keterangan resmi, Rabu (9/7).

Lihat Juga : Gibran Siap Urus Persoalan Papua: Kita Tunggu Perintah Berikutnya