Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan buka suara usai BEM sejumlah kampus seperti Universitas Gajah Mada (UGM) hingga Universitas Diponegoro (UNDIP) memutuskan keluar dari aliansi.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap mengatakan pihaknya menghormati keputusan yang diambil oleh beberapa BEM kampus.
Kendati demikian BEM SI tidak merespons soal protes kehadiran politikus, pejabat daerah, polisi, dan pejabat BIN dalam musyawarah nasional (Munas) di Universitas Dharma Andalas, Padang
"Kami menghormati keputusan kawan-kawan yang memilih jalan berbeda. Dalam perjuangan mahasiswa, perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah," kata Pasha dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7).
Ia mengatakan masuk dan keluarnya anggota dari Aliansi BEM SI bukan hal baru, dan telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah aliansi.
Pasha menyatakan BEM SI Kerakyatan tetap konsisten berdiri bersama rakyat.
"Kami menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan kerakyatan: meaningful participation, inklusivitas, kesetaraan, dan keberpihakan pada yang tertindas. Nilai ini bukan sekadar jargon, tapi kompas utama dalam setiap sikap dan aksi kami," ujarnya.
Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak pada personalisasi dan glorifikasi individu. Ia mengatakan BEM SI Kerakyatan bukan milik satu atau dua nama, tapi milik kolektif gerakan.
Oleh karena itu, kata dia, glorifikasi atas keluarnya satu-dua pihak justru berpotensi melemahkan substansi perjuangan.
"Gerakan mahasiswa harus tetap bertumpu pada gagasan, bukan pada sorotan kamera. Kami menolak dikotomi dan sekat-sekat semu yang melemahkan barisan perjuangan. Perbedaan organisasi, afiliasi, atau status tidak boleh menjadi penghalang untuk tetap berjuang bersama dalam mengawal isu-isu kerakyatan," katanya.
Pasha mengatakan BEM SI Kerakyatan akan terus membuka ruang konsolidasi, bukan provokasi.
"Kami tidak ingin peristiwa ini dijadikan celah oleh pihak-pihak yang selama ini berupaya memecah belah kekuatan mahasiswa. Kami mengajak semua pihak untuk tetap objektif, kritis, dan bijak dalam membaca dinamika yang ada," katanya.
Sebelumnya, BEM KM UGM menyatakan keluar dari aliansi BEM SI Kerakyatan. Sikap itu diambil karena mereka memprotes kehadiran politikus, pejabat daerah, polisi, dan pejabat Badan Intelijen Negara dalam musyawarah nasional (Munas) di Universitas Dharma Andalas, Padang pada 13-19 Juli.
BEM Undip juga mengambil sikap yang sama untuk keluar dari aliansi dengan alasan yang sama.