Demokrat Sebut Peluang Pilkada Lewat DPRD Sulit Imbas Putusan MK

CNN Indonesia
Senin, 28 Jul 2025 16:23 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD sulit diwujudkan buntut putusan MK soal pemisahan pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD sulit diwujudkan buntut putusan MK soal pemisahan pemilu. CNN Indonesia/Andry Novelino
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD sulit untuk diwujudkan buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu.

Hal itu disampaikan Dede merespons usulan PKB soal pilkada tidak langsung alias lewat DPRD. Menurut dia, MK lewat perkara nomor 135/2025 telah memerintahkan bahwa pilkada dan DPRD digelar bersamaan dua tahun atau 2,5 tahun setelah pelantikan DPR.

"MK menjelaskan bahwa pilkada dan DPRD itu berlangsung bersama-sama. Sehingga kemungkinan untuk dipilih secara tertutup itu menjadi tidak ada," kata Dede saat dihubungi, Senin (28/7).

Meski begitu, Dede mengatakan Partai Demokrat saat ini masih mengkaji usulan tersebut. Begitu pula dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Sebab, di lain sisi, putusan MK juga dinilai telah melangkahi wewenang.

Dia meminta publik menunggu hingga pemerintah maupun DPR menyepakati keputusan bersama. Namun, Dede tak menampik demokrasi pada prinsipnya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung alias tertutup lewat DPRD.

Menurut dia, semua itu harus tetap mempertimbangkan kebaikan buat masyarakat, serta untuk menekan praktik politik transaksional atau money politics pemilu. Sebab, boleh jadi pilkada tertutup menyebabkan angka politik uang atau money politics semakin tinggi.

"Kita tunggu saja apapun keputusan akhir yang nanti dibuat, prinsipnya demokratis itu bisa terbuka dan tertutup. Tapi mana yang paling memberikan manfaat buat rakyatnya. Dan juga mencegah terjadinya money politics, yang mungkin malah lebih tinggi," kata Dede.

"Kami dari Demokrat masih belum bisa memutuskan, kita masih mengkaji semua masukan-masukan setelah itu kita lihat manfaat terbesar bagi bangsa, dan negara, dan tentunya rakyat Indonesia," imbuhnya.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong evaluasi sistem pilkada langsung dalam pidatonya di acara puncak hari ulang tahun (harlah) PKB ke-27, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7) malam.

Cak Imin mengaku pihaknya menginginkan agar pemilihan kepala daerah bisa ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih DPRD. Dia bilang usul itu juga telah ia sampaikan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan madorot-nya," kata Cak Imin dalam acara yang juga dihadiri Prabowo itu.

"Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pilkada dipilih DPRD di seluruh Tanah Air," imbuhnya.

(thr/gil)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER