Pemprov Jateng Siapkan 17.510 Rumah Baru untuk Tekan Angka Backlog

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat komitmennya dalam menangani krisis perumahan yang masih menghantui wilayahnya. Pemprov Jatim pun bakal menyiapkan belasan ribu unit rumah untuk mengurangi angka backlog (kebutuhan) yang masih tinggi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengatakan, pada akhir tahun 2024, angka backlog di Jawa Tengah masih tinggi. Angka backlog kepemilikan masih mencapai 310.855 unit, sedangkan backlog kelayakan (rumah tidak layak huni) mencapai 1.132.968 unit.

Pada 2025 mendatang, kata Taj Yasin, Pemprov Jateng mengalokasikan penanganan 17.510 unit rumah, terdiri dari 17.000 unit melalui bantuan keuangan dari pemerintah desa untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), dan 510 unit melalui mekanisme bansos untuk penanganan relokasi, pasca bencana, dan lainnya.

Hal itu dikatakan Taj Yasin saat acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 10 Tahun 2025 di kompleks Kantor Gubernur Jateng pada Kamis (31/7).

Ia juga mendorong kepada pemerintah kabupaten di wilayahnya juga bersama-sama mengatasi backlog perumahan tersebut.

Menurut dia, program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat tidak hanya akan mengatasi backlog, tetapi mendorong kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas ekonomi.

"Kami yakin dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektoral, mimpi rumah layak dan terjangkau bagi rakyat Indonesia benar-benar menjadi kenyataan," kata Taj Yasin.

Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Aziz Andriansyah mengatakan, angka backlog masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah, sehingga dijadikan prioritas nasional oleh Presiden Prabowo. Angka backlog di Indonesia mencapai 9,9 juta unit.

Kementerian PKP saat ini bertugas untuk mengawal program 3 juta rumah, yang terdiri dari 1 juta unit di kawasan perkotaan, 1 juta unit di kawasan pedesaan dan 1 juta unit di daerah pesisir.

Menurutnya, ada tiga hal pokok dalam penyediaan perumahan bagi rakyat, yakni, penyediaan dana murah dan jangka panjang, bantuan subsidi uang muka, serta bantuan lainnya.

"Kami mengajak stakeholder untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral serta menyelesaikan PR backlog, dalam hal penyediaan dan kebutuhan tempat tinggal," ucapnya.