Wamendagri Sebut Fenomena Bendera One Piece Bagian dari Ekspresi Warga

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku tidak mempersoalkan aksi pengibaran bendera One Piece oleh warga jelang perayaan kemerdekaan RI ke-80.

Bima Arya menuturkan aksi warga kibarkan bendera One Piece jadi bagian dari ekspresi dan kreativitas warga dengan muatan harapan dan refleksi.

"Menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar, sejauh itu tidak bertentangan dengan konstitusi," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, seperti dilaporkan Antara.

Dia berkata pengibaran bendera One Piece bisa saja merupakan bentuk kritik terhadap kondisi negara. Namun, mantan Wali Kota Bogor ini mengingatkan agar kritik disampaikan dengan jelas.

"Kalaupun ada ekspresi (pengibaran bendera) One Piece, maka kami lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya," ucapnya.

Bima Arya menilai aksi ini sama halnya dengan aksi pengibaran bendera organisasi. Masyarakat, lanjut dia, kerap mengibarkan bendera organisasi seperti, bendera Pramuka, bendera Palang Merah Indonesia (PMI), atau bendera cabang olahraga tertentu.

"Tidak ada yang melarang mengibarkan bendera, kecuali bendera-bendera organisasi yang dilarang. Ideologi yang dilarang itu enggak boleh," pungkasnya.

Belakangan fenomena pengibaran bendera One Piece sedang marak. Netizen ramai-ramai mengunggah foto dan video bendera yang dikibarkan di berbagai lokasi.

Bendera sebenarnya Jolly Roger dari semesta anime One Piece. Jolly Roger terlihat berbeda dengan Jolly Roger biasa sebab terdapat topi jerami milik Monkey D. Luffy, sang kapten kru bajak laut.

One Piece sendiri merupakan manga karya Eiichiro Oda yang terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang. Manga ini kemudian diangkat dalam serial anime, lalu 'live action' yang digawangi Netflix.

Sementara itu, Bima Arya menegaskan bahwa dalam perayaan kemerdekaan RI, bendera yang harus berkibar hanya bendera merah putih.

Dia berkata Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan pada para menteri untuk berada perbatasan negara dan mengibarkan bendera merah putih.