Asosiasi Truk Perintahkan Sopir Pasang Bendera Merah Putih

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (API), Suroso menginstruksikan semua pengemudi truk untuk mengibarkan bendera merah putih jelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.

Hal itu disampaikan Suroso dalam jumpa pers usai pertemuan dengan DPR dan perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8).

Lihat Juga : Menteri HAM: Pemerintah Bisa Larang Pengibaran Bendera One Piece

Suroso mengatakan setiap pengemudi yang tak mengikuti instruksi tersebut risiko akan ditanggung sendiri, termasuk jika pemerintah mengambil tindakan tegas.

"Untuk bendera, kita sudah sepakat dan sudah share, mohon, bendera yang namanya kita memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita sebagai ketua umum, menginstruksikan harus bendera merah putih," kata Suroso.

"Siapapun yang tidak mengikuti aturan organisasi, risiko ditanggung sendiri, bilamana perlu pemerintah untuk menindak tegas," imbuhnya.

Suroso mengatakan pihaknya juga telah menggelar rapat internal organisasi dan menyepakati agar setiap pengemudi harus taat terhadap undang-undang. Asosiasi, kata Suroso, menginstruksikan setiap pengemudi wajib memasang bendera merah putih baik di armada maupun di rumah.

"Bendera nanti temen-temen pengemudi wajib memasang di armada, di rumah, untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan bangsa dan negara," katanya.

Lihat Juga : Wamendagri Sebut Fenomena Bendera One Piece Bagian dari Ekspresi Warga

Belakangan ini media sosial diramaikan dengan fenomena sebagian warga dari berbagai daerah yang mengibarkan bendera One Piece menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI.

One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Seri manga yang menceritakan petualangan Monkey D. Luffy menjadi raja bajak laut itu terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang.

Teranyar, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut negara bisa melarang pengibaran bendera tersebut lantaran dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar.

Menurut dia, pelarangan tersebut sejalan dengan aturan internasional mengenai hak negara dalam mengambil sikap atas isu-isu tertentu yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara.

"Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8).