Aktivis 98 Tegaskan Tak Ada yang Disisihkan dalam Amnesti dan Abolisi

Aktivis dan eksponen gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti, menegaskan bahwa pemberian abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto serta sejumlah tokoh lainnya, bukanlah bentuk kemenangan atau kekalahan satu pihak terhadap pihak lain.

Langkah ini justru menjadi bagian dari upaya merajut kembali persatuan bangsa usai dinamika politik pemilihan presiden.

Menurut Haris, dalam momentum menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, penting bagi seluruh pemimpin bangsa untuk menunjukkan teladan dalam membangun kerukunan dan persaudaraan.

Hal ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang kerap menekankan pentingnya kekompakan dan persatuan di antara para elite sebagai kunci kemajuan bangsa.

"Tidak ada yang disisihkan, tidak ada yang dikalahkan. Amnesti dan abolisi adalah langkah rekonsiliasi, bukan arena adu menang atau kalah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8).

Ia juga mengingatkan bahwa sejarah panjang bangsa Indonesia menyimpan luka akibat perpecahan politik, baik dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Polarisasi yang muncul dalam berbagai pemilu, menurutnya, telah menciptakan jarak emosional antar kelompok masyarakat maupun pemimpin politik.

"Misi besar yang diusung Presiden Prabowo bersama tokoh-tokoh lain adalah merekatkan kembali yang retak. Ini bukan soal kekuasaan, tapi soal menyembuhkan luka sejarah yang sudah terlalu lama diwariskan," lanjut Haris.

Upaya merawat kebersamaan ini, lanjutnya, tercermin dari berbagai langkah Presiden Prabowo, termasuk silaturahmi ke kediaman mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, hingga tampil bersama para tokoh lintas partai dalam berbagai forum.

"Kerukunan para pemimpin bangsa adalah cerminan kerukunan rakyatnya. Karena itu, persatuan harus terus dirawat, bukan hanya lewat simbol-simbol, tapi juga melalui keputusan-keputusan yang mencerminkan niat baik," kata dia.

Haris juga mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang turut berperan dalam proses rekonsiliasi tersebut.

Ia menilai sinergi lintas tokoh dan institusi menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan nasional, mulai dari tekanan geopolitik hingga upaya pembangunan ekonomi.

Menurutnya, dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dan dilindungi oleh konstitusi. Namun perbedaan tersebut, lanjutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempertajam perpecahan atau menghambat proses rekonsiliasi.

Menghadapi tantangan geopolitik dan upaya mewujudkan program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, kerukunan dan persatuan menjadi kebutuhan mendesak. Namun, hal ini tidak berarti mengabaikan perbedaan pandangan politik yang dijamin konstitusi.

Haris pun menyambut positif sikap Ketua Umum PDIP Megawati yang mendukung pemerintah dengan menjadi penyeimbang yang kritis dan konstruktif.

"Dalam alam demokrasi, perbedaan pandangan itu lumrah, UUD 1945 menjamin hal itu," pungkasnya.