Pesan Prabowo ke Kepala Daerah Imbas Demo Pati

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono mengingatkan pesan Ketua Umumnya sekaligus Presiden Prabowo Subianto buntut aksi massal warga yang mendesak Bupati Pati, Sudewo untuk mundur.

Menurut Sugiono, Prabowo selalu berpesan agar setiap kebijakan kepala daerah harus memperhatikan dampak terhadap rakyat kecil. Sebab, lanjut dia, Partai Gerindra lahir dari perjuangan masyarakat.

"Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8).

Sugiono yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) mengaku terus memonitor aksi unjuk rasa warga di Pati. Berdasarkan laporan yang dia terima, aksi unjuk rasa saat ini sudah kondusif.

Sugiono mengaku telah mengingatkan Sudewo agar selalu memperhatikan aspirasi masyarakat.

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," katanya.

DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo bersamaan kericuhan yang terjadi dalam aksi demo, Rabu (13/8). Warga dalam aksinya meminta Sudewo mundur buntut sejumlah kebijakan, terutama soal kenaikan PBB hingga 250 persen meski rencana itu kini telah dibatalkan.

"Hak angket untuk Bupati karena telah sudah melanggar janji sumpah dari Bupati Pati. Dan muncul kegaduhan di Pati. Hak angket segera terpenuhi," jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

"Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati," katanya di Rapat Paripurna.