Mesin Pesawat Dimasuki Burung, Jusuf Kalla Batal Terbang ke Aceh

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) batal berangkat ke Aceh karena pesawat yang ditumpanginya bermasalah saat sudah terbang 10 menit dari Jakarta, pada Kamis (14/8).

JK sebelumnya dijadwalkan menghadiri dan menerima Peace Award dari UIN Ar-Raniry di Banda Aceh sebagai tokoh perdamaian. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-20 pada 15 Agustus 2025.

"Saya minta maaf tidak bisa hadir di acara ini. Saya sudah terbang dari Jakarta, 10 menit kemudian ada masalah di pesawat, mesin pesawat dimasuki burung jadi harus kembali," kata JK saat menyampaikan sambutan lewat zoom.

Ia mengira pesawat tersebut bisa diperbaiki dalam waktu 10 sampai 20 menit. Namun, saat teknisi memeriksa pesawat harus masuk bengkel untuk diperbaiki.

"Saya pikir hanya 10-20 menit untuk diperbaiki, ternyata harus masuk bengkel untuk diperbaiki," katanya.

JK juga membagikan video dirinya dan rombongan yang sudah berada di dalam pesawat eagle jet type embraer phenom 300 REG T7HKG dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

Lihat Juga : Eksekusi Silfester Jadi Polemik, Tak Ada Penjelasan dari Kejari Jaksel

Dalam pidatonya sebagai penerima penghargaan Peace Award UIN Ar Raniry, JK menegaskan bahwa perdamaian di Aceh harus terus dijaga dan diisi dengan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Tujuan akhir dari perdamaian menurut JK adalah kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

"Setelah konflik selesai, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengelola sumber daya dan membangun sektor-sektor penting seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan," ujar JK dalam pidatonya.

JK mengingatkan perdamaian tidak datang dengan sendirinya. Ia mencontohkan proses panjang negosiasi antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipengaruhinya saat menjabat Wakil Presiden pada 2004-2009.

Kunci penyelesaian konflik kata dia adalah memahami akar masalah, mengutamakan dialog, dan mencari solusi yang memberi keuntungan bagi semua pihak.

"Selama merdeka, kita belajar bahwa banyak konflik terjadi karena ketidakadilan ekonomi dan sosial. Tidak ada negara maju yang dibiarkan berlarut dalam konflik. Maka penyelesaian harus dilakukan dengan dialog, saling pengertian, dan tujuan bersama," kata JK.