Puan Izin ke Prabowo: DPR Akan Tegur Pembantu Presiden Kerja Melenceng

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar DPR tak dipersoalkan apabila menegur secara terbuka menteri-menteri kabinet yang berkinerja buruk.

Menurut Puan, hal itu bagian dari fungsi dan tugas pengawasan DPR. Puan menjanjikan kritik tersebut tak akan menimbulkan kegaduhan dan tetap dilandasi prinsip saling menghormati.

Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna pertama masa sidang I 2025-2026, Jumat (15/8).

"Maka, apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan(AKD) DPR RI," ujar Puan.

Menurut Puan, teguran DPR diharapkan agar para menteri bisa memenuhi visi misi dan program Asta Cita Presiden.

Menurut dia, hal itu sekaligus menjadi bagian dari cara DPR menjalankan fungsi checks and balances dalam demokrasi. Kata Puan, DPR menjalankan fungsi pengawasan bukan semata sebagai rutinitas, tetapi juga bagian dari komitmen konstitusional.

"Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri. Bahkan kadang, sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya, agar selalu mawas diri," ujar Puan.

Sementara dalam sidang tahunan MPR, Prabowo sebelumnya mengaku memahami konsep pengawasan dalam sebuah negara modern sangat diperlukan. Prabowo mengaku paham negara tanpa pengawasan akan menjadi korup.

Dia juga menuturkan setelah memimpin, dirinya mengetahui dugaan penyelewengan pemerintahan.

Hal itu ia sampaikan dalam pidato kenegaraannya di sidang Tahunan MPR, Jumat pagi. Dia mengaku mengetahui sejarah umat manusia, kekuasaan absolut, akan menjadi korup secara absolut.

"Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut," kata dia yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.