Istana Buka Suara soal Peluang Kepala BP Haji Jadi Menteri Haji

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka suara soal status Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji setelah berubah status menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

"Apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri? Itu biar Presiden yang tentukan," ujarnya kepada wartawan di kantor, Selasa (26/8).

Hasan hanya mengatakan usai RUU Haji disahkan oleh DPR, Presiden Prabowo Subianto bakal segera menerbitkan aturan turunan berupa Perpres dalam waktu dekat.

"Yang jelas presiden akan membuatkan peraturan presiden yang baru untuk menjalankan undang-undang membentuk Kementerian Haji," tuturnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR keempat masa sidang I 2025-2026 resmi mengesahkan perubahan ketiga RUU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Selasa (26/8).

Rapat Paripurna pengesahan dipimpin Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB, didampingi dua pimpinan DPR lain, yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa.

Ada sejumlah poin baru dalam RUU Haji dan Umrah yang disepakati DPR dan pemerintah, salah satunya yakni pembentukan kementerian.

Lewat RUU tersebut, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kini bukan lagi di bawah Kementerian Agama, melainkan diurus oleh satu kementerian terpisah.