Mensesneg Prasetyo Hadi tak menepis kemungkinan Kepala BP Haji M. Irfan Yusuf alias Gus Irfan bakal ditunjuk sebagai Menteri Haji dan Umrah RI.
Hal itu menyusul pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI lewat RUU Haji yang disahkan beberapa hari lalu.
"Kemungkinan seperti itu," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Pras meminta seluruh pihak untuk menunggu keputusan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menyatakan siapa yang akan duduk sebagai Menteri Haji dan Umrah itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Pras menyampaikan saat ini pemerintah tengah mempelajari dan akan segera menyelesaikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Haji yang baru.
"Tapi kita tunggu keputusan dari bapak presiden karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif bapak presiden," ucap dia.
Isu Gus Irfan menjadi Menteri Haji dan Umrah sebelumnya mencuat dalam rapat evaluasi Haji 2025 di DPR, Rabu (27/8) kemarin.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, secara terbuka menyebut Gus Irfan sebagai calon menteri pertama untuk memimpin Kementerian Haji.
"Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji," kata Marwan dalam rapat tersebut.
Terpisah, Gus Irfan mengaku menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada Prabowo.
Sebagai pelaksana, Gus Irfan mengaku akan manut. Ia menyatakan siap menerima keputusan apapun yang diambil Prabowo.
"Itu terserah di bapak presiden kita, siapa yang akan menjadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini, terserah kepada beliau," kata dia di kompleks parlemen, Rabu (27/8).
Kementerian Haji dan Umrah RI sendiri resmi terbentuk usai disahkan dalam Rapat Paripurna DPR keempat masa sidang I 2025-2026.
Pembentukan kementerian haji ini bersamaan dengan pengesahan RUU Haji yang belakangan pembahasannya dikebut di DPR.
(mnf/gil)