Saran Mahfud MD ke Presiden Prabowo Sikapi Aksi Protes Massa

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia Mahfud MD mengutarakan saran ke Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi aksi demonstrasi massa.

Mahfud menilai situasi genting yang terjadi di Indonesia dapat teratasi jika Presiden Prabowo Subianto mau merespons protes dan keresahan masyarakat.

Lihat Juga : Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijarah Massa, Kini Dijaga Aparat

Mahfud mengatakan Prabowo perlu menjawab kegelisahan rakyat dengan membuat kebijakan konkret terkait tuntutan masyarakat. Di sisi lain, Menko Polhukam periode 2019-2024 itu juga mengaku heran karena hingga kini belum ada jawaban memadai dari presiden.

"Untuk menyelesaikan ini, presiden harus segera mengeluarkan kebijakan yang selama ini diprotes rakyat," ujar Mahfud MD dalam wawancara CNN Indonesia, Sabtu (30/8).

"Menurut saya, Presiden harus lebih tahu. Saya tidak tahu apakah presiden tidak tahu terhadap protes selama ini, kok bisa tidak ada respons yang memadai," lanjutnya.

Mahfud lantas menilai masih ada kendala yang dihadapi pemerintah hingga tak ada perubahan kebijakan, termasuk dalam penegakan hukum. Padahal, kebijakan itu penting untuk menjawab gejolak di tengah masyarakat.

Lihat Juga : Massa Geruduk Rumah Anggota DPR Eko Patrio

Selain itu, ia menilai tanggapan pemerintah sejauh ini belum cukup untuk mendinginkan suasana di masyarakat. Mahfud mengakui permintaan maaf dan janji menindak tegas tidak cukup untuk menyelesaikan tanggung jawab pemerintah.

Mahfud pun kembali menegaskan bahwa rakyat perlu dipenuhi tuntutannya lewat kebijakan dan komitmen konkret pemerintah hingga pejabat di berbagai lembaga.

"Tidak cukup hanya dua pernyataan yang selalu sama dari puluhan tahun lalu: minta maaf dan nanti akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Cuma begitu sejak dulu," ungkap Mahfud MD,

"Rakyat secara keseluruhan harus diberi hal lain, yakni tindakan konkret atas apa yang sekarang dipermasalahkan masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, enam fraksi di DPR RI menyatakan sepakat untuk meninjau ulang tunjangan anggota DPR RI, termasuk tunjangan perumahan yang memantik polemik publik.

Pernyataan dari sejumlah fraksi itu muncul setelah aksi unjuk rasa di berbagai daerah selama beberapa hari terakhir. Aksi ini merupakan eskalasi dari gelombang protes yang terjadi di beberapa titik di ibu kota Jakarta.

Lihat Juga : Daftar 6 Fraksi Setuju Evaluasi Tunjangan DPR RI

Demonstrasi meluas hingga ke kota-kota besar lain, seperti Bandung, Makassar, Surabaya, Solo, Kediri, hingga Yogyakarta.

Aspirasi yang dibawa dalam demo awalnya terkait penolakan tunjangan rumah anggota DPR RI senilai Rp50 juta per bulan. Namun, situasi memanas dan demo pun meluas usai tewasnya Affan Kurniawan. Driver ojek online (ojol) tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob.