NasDem Desak Buat Tim Usut Makar ala Prabowo, Komnas HAM Beri Catatan

Fraksi Partai NasDem di DPR mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen dugaan makar dalam gelombang aksi unjuk rasa 25-31 Agustus.

Fraksi NasDem menilai langkah itu perlu sebagai komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum bagi publik.

"Fraksi NasDem menilai pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut perkara ini adalah kebutuhan mendesak," kata Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9).

Dia berharap tim investigasi bisa bekerja secara menyeluruh, objektif, dan terbuka, sehingga peristiwa anarkis yang berujung pada dugaan makar dapat diungkap tanpa meninggalkan ruang bagi spekulasi maupun politisasi.

NasDem mendorong tim investigasi harus melibatkan unsur penegak hukum, lembaga independen, serta keterwakilan masyarakat. Upaya itu perlu agar proses investigasi bisa dipercaya publik dan terhindar dari bias kepentingan.

"Fraksi NasDem mengingatkan bahwa demokrasi menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, kebebasan itu harus dijalankan secara damai dan sesuai dengan koridor konstitusi, sehingga tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memecah belah bangsa atau mendorong tindakan makar," katanya.

Fraksi NasDem, kata Viktor, mengajak masyarakat tetap waspada terhadap upaya provokasi, hoaks, serta narasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Menurut dia, musyawarah harus diutamakan sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.

Isu makar tak hambat aspirasi

Komisioner Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai ikut merespons tuduhan makar ala Prabowo. Ia menyampaikan bahwa tuduhan makar itu haruslah diinvestigasi dengan seksama. Menurutnya, jangan sampai ucapan Prabowo itu menghambat masyarakat yang benar-benar ingin menyampaikan aspirasinya.

"Kalau memang ada tuduhan makar ini, tentunya kepada siapa ini juga perlu diproses, diinvestigasi, diselidiki dengan sebaik-baiknya, dan kami tentunya berharap bahwa jangan sampai upaya menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Karena ada keprihatinan terhdap suatu persoalan itu kemudian menjadi terhambat karena ada tuduhan makar ini," kata Abdul Haris dalam konpers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (2/9).

Ia menegaskan bahwa dugaan makar itu perlu diselidiki. Abdul Haris pun berharap jika memang ucapan itu benar, maka pihak yang terbukti melakukannya harus diproses secara hukum.

"Tetapi kemudian jangan sampai isu makar ini kemudian menghambat mereka-mereka yang akan menyampaikan pendapatnya secara damai," ujarnya.

Pada saat yang sama, Abdul Haris juga meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog kepada publik yang hendak menyampaikan pendapatnya. Ia meminta pemerintah di seluruh tingkatan agar mengedepankan ruang dialog dalam menghadapi unjuk rasa.

"Misalnya ada kepala daerah yang menerima secara langsung mereka-mereka yang ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga kemudian tidak terjadi anarki atau kekerasan dalam situasi seperti itu," ucapnya.

Dalam merespons gejolak demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia belakangan, Prabowo menyinggung ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum.

"Bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme," kata Prabowo di Istana Negara, Minggu (31/8).