PPP Gelar Musnas Alim Ulama dan Silatnas Ulamail Ka'bah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulamail Ka'bah untuk Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Senin (8/9).

Forum ini mengeluarkan sejumlah rekomendasi dan pernyataan sikap. Salah satunya adalah meminta DPR tak hanya menyetop kunjungan kerja (kunker) luar negeri, tapi juga memindahkan anggarannya untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.

Mereka menyampaikan itu sebagai salah satu pernyataan sikap atas perkembangan situasi nasional selama Agustus 2025.

"Menyerukan kepada DPR RI, DPRD, dan pemerintahan seluruh Indonesia untuk bukan hanya moratorium, melainkan menghentikan anggaran kunjungan dan studi banding ke luar negeri dan memindahkannya menjadi anggaran bantuan sosial yang lebih diperlukan masyarakat," ucap Musyawarah Nasional Alim Ulama dalam keterangannya, Selasa (9/9).

Musyawarah Nasional Alim Ulama berpendapat di tengah masifnya perkembangan dunia maya dan kecerdasan buatan, kunjungan fisik kehilangan relevansinya.

Lalu Musyawarah Nasional Alim Ulama juga meminta para pejabat publik untuk menjaga sikap, gaya hidup, serta tutur kata yang dapat memancing kemarahan, kegaduhan atau emosi Masyarakat.

"Hentikan flexing di media sosial yang memancing amarah akibat ketimpangan," ujarnya.

Kemudian, mereka juga mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Sementara untuk brutalitas aparat dan dugaan vandalisme yang sampai menelan korban jiwa selama rangkaian demonstrasi kemarin, Musyawarah Nasional Alim Ulama mendesak pelaku ditindak tegas.

"Mendukung langkah Presiden untuk mengambil tindakan tegas kepada seluruh pelaku pelanggaran hukum baik dari pihak aparat maupun seluruh pelaku perusakan yang mengakibatkan kerugian negara maupun kerugian lainnya," ucap dia.

Mereka juga menyatakan belasungkawa terhadap 10 korban jiwa yang meninggal dunia selama rangkaian aksi unjuk rasa kemarin.

Musyawarah Nasional Alim Ulama pun mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat luas untuk terus memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga kedaulatan Indonesia dengan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wathaniyah.

"Mengajak seluruh eleman bangsa, untuk bersatu padu menjaga kondusivitas, mempererat tali persaudaraan, serta menahan diri dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan," ujarnya.