Sudewo Dicecar KPK soal Lelang dan Fee Proyek di Kasus Korupsi DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengaturan lelang dan fee proyek pengadaan jalur kereta api Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman itu dilakukan penyidik lewat pemeriksaan yang kedua kali terhadap Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9) hari ini.

Lihat Juga : Didatangi Warga Pati, KPK Jamin Proses Kasus Diduga Libatkan Sudewo

"Saksi didalami pengetahuannya terkait pengaturan lelang," ujarnya kepada wartawan.

Budi menjelaskan penyidik KPK menduga ada penerimaan fee dalam proses pengadaan proyek tersebut.

"Dan (didalami) dugaan adanya fee proyek," jelasnya.

Sementara itu, Sudewo enggan berkomentar banyak ihwal pemeriksaan yang dijalani. Namun ia menegaskan tidak mengembalikan uang kepada KPK.

"Saya dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan kereta api. Enggak ada pengembalian uang," ujarnya singkat.

Sudewo sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (27/8). Dalam pemeriksaan sekitar 6,5 jam, Sudewo menyatakan sudah memberikan keterangan sesuai yang diketahuinya kepada penyidik.

Sudewo menambahkan penyidik juga mengonfirmasi perihal uang yang sempat diterimanya. Mantan anggota Komisi V DPR menegaskan uang tersebut berasal dari pendapatannya sebagai anggota DPR.

KPK sebelumnya pernah menyita uang sejumlah Rp3 miliar dari Sudewo dalam penanganan kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.

Hal itu terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, November 2023 lalu. Saat itu, Sudewo dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi.

Jaksa menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

Lihat Juga : KPK: Pengembalian Uang Hasil Korupsi Bupati Pati Tak Hapus Pidana