Desakan Menguat, Pemerintah Diminta Setop dan Evaluasi Program MBG

Sejumlah pihak melayangkan kritik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) buntut kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir.

Kritik disampaikan baik dari koalisi masyarakat sipil maupun DPR. Sebagian dari mereka bahkan meminta pemerintah menghentikan sementara program tersebut.

Di Kabupaten Bandung Barat, kasus keracunan MBG telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengambil langkah tersebut karena ingin penangangan kasus tersebut dilakukan dengan cepat.

"Jadi sekarang juga kita sudah menetapkan statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan lebih menyeluruh, seperti itu," kata Jeje saat diwawancara awak media.

Koalisi Kawal MBG meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG untuk kemudian mengambil langkah evaluasi total. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Eva Nurcahyani mengatakan program ini harus dihentikan dulu agar tak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Dia menilai pelaksanaan MBG sejauh ini memiliki tata kelola yang buruk dan minim akuntabilitas. Menurutnya, MBG berulang kali merugikan masyarakat buntut maraknya kasus keracunan.

"Pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," kata Eva di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (23/9).

Lihat Juga : Siswa Keracunan MBG di Ketapang: Nugget Ikan Hiu Bau, Sayur Berlendir

Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengevaluasi total program MBG. Puan mengaku tak ingin saling menyalahkan, namun menurut dia masalah MBG harus menjadi evaluasi semua pihak.

"Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," kata Puan usai memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (23/9).

Dia mengatakan DPR akan turun langsung ke lapangan dan dapur penyedia untuk melakukan pengawasan, dan ingin memastikan akar masalah program tersebut, apakah di dapur atau justru di sekolah.

"Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," kata Puan usai memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (23/9).

Dalam rapat di Komixi IX DPR, Senin (22/9), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.

Data pada 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus.

Ada lima provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Masing-masing yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.

Terpisah, dalam kunjungannya ke posko penanganan keracunan massal usai menyantap MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/9), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta seluruh wilayah juga mempersiapkan antisipasi penanganan keracunan MBG.

Dadan mengaku sudah meninjau tempat dapur yang menyiapkan santapan kepada para siswa yang menjadi korban keracunan tersebut. Ia menganggap kejadian keracunan ini hanya keteledoran.

Dia bilang kasus keracunan MBG, disebabkan SPPG baru yang dianggap belum mampu menghidangkan makanan dengan jumlah yang besar.

"Jadi semuanya kan melihat sesuatu yang luar biasa di daerah ya, koordinasi baik sekali. Dan saya catat tadi ada beberapa hal yang harus disiapkan. Jadi dalam hal seperti ini termasuk kan obat-obatan, tempat mandi juga. Jadi di setiap wilayah memang harus disiapkan," kata Dadan.