Wamensos: Sekolah Rakyat Program Besar Presiden, Berstandar Unggulan

Sekolah Rakyat sebagai program prioritas ditegaskan dirancang secara serius dengan berbagai fasilitas unggulan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menjadi narasumber di Podcast FGDJakarta bersama Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/9).

"Jangan bilang Sekolah Rakyat ini program 'ecek-ecek'. Ini program besar Presiden yang disiapkan dengan standar unggulan," kata Agus Jabo.

Ia mengungkapkan, Prabowo meminta agar sekolah permanen dibangun di atas lahan minimal 8,2 hektare agar semua fasilitas terpenuhi, mulai dari ruang kelas, asrama, dapur, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga.

"Presiden itu memiliki mimpi besar agar anak-anak ini harus menjadi anak-anak yang hebat. Seperti kisah seorang anak driver ojol lulusan CT Arsa itu yang diterima di 8 universitas luar negeri. Mimpi Pak Presiden sekolah rakyat ini menghasilkan siswa hebat seperti itu," ujar Agus Jabo.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat berbasis boarding dengan kurikulum multi-entry, multi-exit yang disesuaikan dengan bakat siswa. Rekrutmen dilakukan tanpa seleksi akademis, melainkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama.

Menurut Agus Jabo, semuanya akan berbasis data agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan konsep multi-entry dan multi-exit, siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mendapat pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter hingga pelatihan keterampilan, agar dapat memilih melanjutkan kuliah atau langsung bekerja setelah lulus.

Pada kesempatan yang sama, Agus Jabo menyampaikan sejumlah strategi dalam meyakinkan orang tua agar menyetujui anak masuk Sekolah Rakyat yang berkonsep asrama.

"Proses yang harus dilakukan adalah kita memberikan pengetahuan ke orang tuanya, Sekolah Rakyat ini adalah jalan. Kalau mereka masih tinggal di habitat keluarga miskin, tentunya mereka tidak bisa mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Orang tuanya miskin, anaknya tidak boleh miskin. Artinya ini harus putus, anak ini harus dibimbing oleh negara," papar Agus Jabo.

Sementara terkait potensi korupsi dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat, Kemensos disebut sudah menyiapkan sistem pengawasan yang ketat.

"Kita sudah membentuk tim pengendali dan tim pengawasan Sekolah Rakyat untuk mengawasi sarana prasarananya, proses belajar mengajarnya, kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu. Setiap keputusan pun dikawal bersama lembaga hukum. Semua dibuat seterang benderangnya. Tidak boleh ada keinginan untuk mengambil sesuatu dari Sekolah Rakyat," ujar Agus Jabo.

Selain memutus rantai kemiskinan, Sekolah Rakyat juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Dari 165 sekolah rintisan yang berjalan, telah direkrut lebih dari 2.400 guru, serta 4.442 tenaga pendidik.

"Kalau nanti semua kabupaten/kota punya Sekolah Rakyat, bayangkan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta. Bukan hanya guru, tetapi juga tenaga masak, logistik, hingga petugas kebersihan," tutup Agus Jabo.