KSP: Cuma 34 dari 3.583 Dapur MBG yang Kantongi Sertifikat Higienis

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari menyebut laporan Kementerian Kesehatan per 22 September 2025 mencatat hanya 34 dari 8.583 dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS).

SLHS merupakan bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan olahan maupun siap saji yang dikeluarkan Kemenkes.

"Berdasarkan data Kemenkes, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS," kata Qodari dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/9).

Lalu dari segi penerapan standar keamanan pangan, Qodari juga menyoroti catatan Kemenkes yang menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan.

Lihat Juga : Korban Keracunan MBG di Cipongkor-Cihampelas Mencapai 1.315 Orang

Ia menyebut dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan, dan lebih sedikit lagi, hanya 312 yang benar-benar menerapkannya.

"Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan," ucap dia.

DPR minta setop dapur MBG tak ada sertifikat Higiene 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta dapur program MBG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk tidak beroperasi sampai standar bisa dipenuhi.

Hal itu disampaikannya merespons data dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang mengungkap dari lebih 8.500 dapur MBG yang telah beroperasi, hanya 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

"Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS," kata Charles dalam keterangan tertulis, Kamis .

Lihat Juga : Ibu Menyusui Juga Keracunan MBG di Cipongkor: Saya Kapok

Ia juga mengusulkan agar Pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur baru MBG sampai persoalan SLHS dapat diselesaikan secara tuntas.

"Hentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS ini benar-benar dituntaskan," kata Charles.

Ia mengingatkan program MBG harus mengutamakan kualitas. Sehingga kasus keracunan makanan seperti di sejumlah daerah tidak kembali terulang. Pemerintah juga diminta tak mengejar kuantitas jumlah dapur.

Menurutnya, MBG adalah program strategis yang baik, namun jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru.

"Kami mendesak Pemerintah memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS, dan mengedepankan keselamatan anak-anak bangsa di atas kepentingan pencapaian target angka," kata Charles.

Lihat Juga : BGN Soal Ikan Hiu Jadi Menu MBG di Ketapang: Kearifan Lokal

Belakangan kasus keracunan MBG tengah marak dan menjadi sorotan publik. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan ini.

Data pada 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Namun data terbaru hingga 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus. Menyikapi itu, desakan MBG dihentikan dan dilakukan evaluasi total pun disuarakan oleh Koalisi Kawal MBG.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Eva Nurcahyani mengatakan program ini harus dihentikan dulu agar tak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Eva menyampaikan tata kelola pelaksanaan MBG buruk dan minim akuntabilitas.

Lebih parahnya, Eva mengatakan bahwa pelaksanaan MBG ini juga berulang kali merugikan masyarakat buntut maraknya kasus keracunan. Terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut program MBG akan tetap berjalan.

"Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah, tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar," kata Juri di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Rabu (24/9).

Lihat Juga : BGN Tegaskan Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG