Aktivis Jogja Paul Dikabarkan Ditangkap Polisi

Aktivis asal Yogyakarta, M Fakhrurrozi atau yang akrab disapa Paul, ditangkap aparat dan saat ini tengah ditahan di Polda Jawa Timur, di Surabaya.

Direktur LBH Surabaya, Habibus Shalihin, mengonfirmasi keberadaan Paul di Polda Jatim. Ia menyatakan penangkapan itu dilakukan Sabtu (27/9) sore hingga malam hari.

"Ini tadi malam kami sudah tiba Polda Jatim. Ternyata benar Paul dibawa ke Polda Jatim. Sekitar pukul 22.10 WIB. Kami ini baru bisa menemui, karena baru sampai dari Jogja malam tadi," kata Habibus, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (28/9)

Saat ini Habibus dan beberapa advokat lain tengah mendampingi Paul di Polda Jatim. Keterangan sementara, kliennya itu ditangkap berdasarkan Laporan Polisi (LP) Model A.

LP Model A adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri sendiri ketika menemukan, mengetahui, atau mengalami langsung suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat.

Habibus mengatakan, penangkapan Paul ini disebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Paul dalam aksi unjuk rasa di Kediri, Jawa Timur, pada 30 Agustus 2025 lalu.

"Paul ditangkap karena diduga terlibat soal aksi [demonstrasi] yang di Kediri, dan ternyata dia itu dilaporkan itu laporan Model A, per tanggal 1 September 2025," kata Habibus.

Lihat Juga : Pelajar SMA Pegiat Literasi di Kediri Dituduh Provokasi Demo Ditangkap

Paul dituduh melanggar sejumlah pasal yang berkaitan dengan dugaan penghasutan, penghancuran, dan peristiwa kebakaran yang dianggap membahayakan publik.

"Ada dugaan dia terlibat dalam dugaan tindak pidana pada Pasal 160 KUHP, juncto Pasal 187 KUHP, Pasal 170 KUHP, juncto Pasal 55 KUHP," jelasnya.

Namun, Habibus menilai penangkapan ini tidak sesuai prosedur hukum. Ia menegaskan, Paul tidak pernah menerima pemanggilan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Pertama bahwa dalam penangkapan itu harus ada dua alat bukti dan menurut KUHAP dalam pasal 17 bahwa dia itu harus menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun ternyata klien kami itu tidak mengetahui betul apa statusnya dan dia terduga terlibat di mana saja," ucap Habibus.

[Gambas:Instagram]

LBH Surabaya menilai penetapan tersangka terhadap Paul telah menyalahi aturan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014 yang mengatur bahwa penetapan tersangka harus didasarkan minimal pada dua alat bukti serta pemanggilan pemeriksaan.

"Artinya dia wajib terlebih dahulu diperiksa, dipanggil sebagai saksi, lalu kemudian jika memang ada dugaan tersangka, maka kemudian muncul harusnya SP2HP, surat dimulainya perintah penyidikan dan lain sebagainya. Ini masalahnya sekarang sudah statusnya sebagai tersangka," kata Habibus.

Menurut Habibus, langkah aparat menetapkan dan menangkap Paul tanpa pemanggilan terlebih dahulu merupakan bentuk pelanggaran hukum acara yang berlaku.

"Jadi penangkapan ini dan penetapan tersangka itu sebetulnya menyalahi aturan-aturan yang disebut tadi itu," tegas Habibus.

CNNIndonesia.com sudah berupaya mengonfirmasi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast perihal penangkapan Aktivis Paul. Namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.