Komnas HAM Usut Pelanggaran di Kasus Keracunan MBG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut dugaan pelanggaran HAM kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Saat ini tercatat ribuan anak keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut pihaknya saat ini telah mengumpulkan fakta dan informasi terkait kasus keracunan itu. Dalam waktu dekat, kata dia, Komnas HAM akan menyampaikan sikap resmi kepada publik.

"Terkait dengan MBG, ini kami sudah mengumpulkan fakta dan informasi soal keracunan di berbagai wilayah. Kami akan segera menyampaikan ke publik terkait dengan sikap Komnas HAM," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (29/9).

Ia menjelaskan hasil identifikasi awal Komnas HAM akan dipublikasikan dalam 1-2 hari ke depan. Termasuk soal pemetaan potensi pelanggaran HAM dan rekomendasi kepada pemerintah.

Anis menegaskan bahwa Komnas HAM akan menerjunkan tim untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat soal kasus keracunan massal MBG.

Hanya saja, ia menyebut Komnas HAM masih melakukan identifikasi awal terhadap kasus-kasus keracunan di berbagai wilayah, sebelum memutuskan langkah berikutnya.

"Pemeriksaan kami buat sikap dan nantinya akan turun ke lapangan untuk menyusun satu rekomendasi yang diharapkan ini bisa memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi kasus-kasus di kemudian hari," tutur Anis.

Anis menambahkan Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak-pihak terkait lainnya setelah proses investigasi lapangan selesai dilakukan.

"Nanti kita akan putuskan. Mungkin tidak hanya dengan BGN tapi juga pihak-pihak terkait," pungkasnya.

Saat ini Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 8.649 anak menjadi korban keracunan MBG per 27 September 2025.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyebut kesalahan atau kekurangan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia hanya 0,00017 persen saja.

Prabowo mengatakan sampai saat ini program MBG telah diterima kurang lebih 30 juta penerima manfaat baik siswa maupun ibu hamil.

"Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen," ujar Prabowo.