Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan infrastruktur kerakyatan berlanjut melalui program padat karya bidang jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi angka pengangguran.
Pada TA 2025, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pekerjaan padat karya bidang jalan dan jembatan yang tersebar di 1.059 lokasi. Anggaran tersebut digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur berskala kecil, seperti pemeliharaan jalan dan jembatan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, padat karya merupakan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Dody.
Berdasarkan data e-Monitoring Kementerian PU per 24 September 2025, progres fisik program telah mencapai 62,1 persen dengan serapan tenaga kerja 43.628 orang atau setara 2.909.075 Hari Orang Kerja (HOK). Pekerjaan padat karya bidang jalan meliputi pemeliharaan rutin, termasuk pembersihan median jalan, pengecatan marka, dan perbaikan ringan dengan progres fisik 63,78 persen dan menyerap 33.052 tenaga kerja.
Adapun pemeliharaan rutin kondisi jalan telah terealisasi 43,96 persen dengan serapan 244 tenaga kerja, serta pekerjaan penunjangan jalan (holding) dengan progres 62,56 persen dan menyerap 23 tenaga kerja.
Pada bidang jembatan, pekerjaan pemeliharaan rutin seperti pengecatan rangka jembatan telah mencapai progres 57,9 persen dengan serapan 9.674 tenaga kerja dari target 12.180 orang. Tambahan kegiatan padat karya kontraktual juga berjalan dengan progres 33,41 persen, yang menyerap 635 tenaga kerja.
Secara strategis, komponen padat karya dalam penanganan kemiskinan turut mendukung target PU 608, yakni Efisiensi Investasi (ICOR kurang dari 6), Pengentasan Kemiskinan (menuju 0 persen), dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (8 persen per tahun).
Dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, program kerakyatan ini diharapkan dapat membuka akses pekerjaan dan mendorong pendapatan harian, serta memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
(rea/rir)