DPRD Soroti Keracunan MBG Usai 2 Daerah di Jabar Tetapkan Status KLB

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan ratusan pelajar di Kecamatan Kadungora, Garut akibat konsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Korban keracunan pascakonsumsi MBG di wilayah kecamatan Kadungora pada Selasa (30/9) terakhir mencapai 131 orang.

Selain Garut, Kabupaten Bandung Barat (KBB) juga telah menetapkan status KLB usai terjadi keracunan MBG dengan korban lebih dari 1.000 orang.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Zainul Shofari mengatakan setiap dapur SPPG harus dilakukan monitoring secara bersama dan ketat.

"Kalau saya sih melihat harus dimonitor lebih saksama ya, lebih ketat. Sehingga kualitas dari makanan, betul-betul teruji, gitu. Maka untuk ahli gizi itu moodwork tidak boleh dikesampingkan," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (1/10).

Lihat Juga : Garut KLB Keracunan MBG, Korban Tembus 131 Siswa

Menurutnya program MBG yang merupakan andalan Presiden RI Prabowo Subianto itu sudah prosedural dengan petunjuk teknis (juknis) untuk setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, dia menduga pengawasan di setiap daerah terkesan longgar.

"Karena saya yakin MBG hadir, sudah dengan prosedural, dengan SOP, yang memang betul-betul harus dijalankan. Sekarang sejauh mana (pengawasannya)? Kita berjalan di beberapa tempat, gitu. Untuk tidak terjadi lagi model-model kejadian [keracunan] seperti ini," katanya.

Zainul pun enggan menanggapi soal banyaknya kasus kejadian keracunan MBG di Jabar. Menurut dia, banyak wilayah di luar Jabar yang juga alami keracunan MBG.

Hal itu kata dia, terlihat jelas jika kejadian keracunan itu pada MBG nyata dan harus segera dicarikan solusi terbaiknya.

"Saya tidak mau menduga-duga seperti apa ya. Tapi yang pasti, kan kalau menduga enggak bagus juga. Tapi yang pasti di depan mata, persebarannya adalah di Jawa Barat dan keracunan itu. Tapi juga cuma enggak Jawa Barat aja itu. Di Jawa Timur juga terjadi, di Jawa Timur juga gitu. Cuma memang tidak sebanyak mungkin di daerah-daerah lain. Waktu itu juga di Lamongan terjadi, Jawa Timur juga banyak sebetulnya. Cuma memang kali ini berkala gitu. Jadi terus-menerus gitu," ucapnya.

Terkait kemungkinan orang tua/wali hingga siswa yang traumatik dengan MBG, dia menjawab kemungkinan itu ada. Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah terutama melalui Badan Gizi Nasional (BGN) harus memastikan lagi keamanan makanan program MBG.

"Kalau saya menyimak mungkin ada perasaan traumatik gitu. Tapi yang dimaksud traumatik itu, kan kekhawatiran kalau terjadi lagi seperti itu," kata dia.

"Makanya sekarang harus dikonsolidasi oleh Badan Gizi Nasional secara menyeluruh untuk memastikan semua makanan yang bakal dikeluarkan untuk anak-anak, untuk siswa pelajar sekolah, itu betul-betul dengan sistem yang ketat," sambung Zainul.

Lihat Juga : IDI Jabar Bicara Penyebab Siswa Keracunan MBG Alami Kejang

Kritik menjadikan guru sebagai testerfood

Selain itu, Zainul menegaskan seharusnya pengontrol kualitas (quality control) akhir bukanlah guru, melainkan ahli gizi.

"Kasihan kalau guru ini punya beban yang luar biasa. Bekerja apa MBG. MBG itu hanya penerima manfaat kan sekolah itu. Sekarang harus turun mencicipi dan lain sebagainya. Betul secara faktual enggak ada kesulitan, mungkin. Tapi kalau terlembagakan setiap makanan harus dicicipi, bukankah setiap MBG punya ahli gizi yang yakin di situ sudah disiapkan setiap hari itu," katanya.

"Jangan kemudian guru terus dilibatkan pada wilayah-wilayah yang sesungguhnya tidak pernah mereka terlibat. Kalau insentifnya mau dikasihkan silakan dikasihkan. Tapi enggak bisa kemudian terlembagakan menjadi guru itu ya, tukang mencicipi menu, tukang mencicipi rasa," ucapnya.

Dia pun menilai rencana pemberian intentifRp100 ribu dari pemerintah terhadap guru yang mengontrol kualitas MBGitu bukan jalan keluar pas. Menurutnya seharusnya guru tidak ikut dilibatkan dalam pengawasan terhadap program MBG.

"Maksudnya saya kurang pas gitu segala sesuatu yang terkait dengan sekolah memang betul guru. Tapi kemudian jangan diinstitusikan kalau guru itu menjadi pencicip makanan," katanya.

"Bukankah dana pendidikan hari ini sudah banyak tersedot ke MBG, kemudian dananya tidak ada yang nyampe ke guru, tapi pas bagian keracunan gitu guru dapat anggaran jadi konyol gitu," imbuhnya.

Lihat Juga : Kepala BGN: Korban Keracunan MBG Capai 6.517 Orang Sejak Januari 2025